JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 16 April 2021 mencapai Rp134,07 triliun.
“Jumlah ini setara dengan 19,2 persen dari pagu anggaran sebesar Rp699,43 triliun,” ujar Airlangga yang juga menjabat yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (27/4/21).
Airlangga menjelaskan, realisasi anggaran PEN per Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,2 persen dibandingkan periode sama bulan sebelumnya yang sebesar Rp24,36 triliun.
Untuk rinciannya, sektor kesehatan, dari pagu Rp175,52 triliun dengan realisasinya Rp18,59 triliun atau 10,6 persen. Bidang perlindungan sosial dari pagu Rp150,88 triliun, realisasinya Rp47,92 triliun atau 31,8 persen. Sedangkan untuk program prioritas dari pagu Rp125,17 triliun, realisasinya Rp14,90 triliun atau 11,9 persen.
Menteri menyebut untuk dukungan UMKM dan korporasi, Menko Airlangga menyebut, dari pagu Rp191,13 triliun, realisasinya sebesar Rp 37,71 trilun atau 19,7 persen. Terakhir untuk insentif usaha, dari pagu Rp56,7 triliun, realisasinya 14,95 triliun atau 26,4 persen.
Sementara, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, realisasi anggaran yang telah mencapai 19 persen di kuartal I tahun 2021 menunjukkan upaya pemerintah dalam penanganan pandemi.
Dia memprediksi Covid-19 ini masih terus berlanjut. Mungkin selama t2020 kemarin pemerintah masih meraba-raba pos sektor apa yang harus dioptimalkan.
“Sekarang pemerintah sudah lebih paham untuk mengoptimalkan anggaran di masing-masing sektornya. Artinya pemerintah serius untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi,” ujar dia.
Dia mengusulkan penyaluran dana PEN ini juga perlu diikuti dengan transparansi dan pengawasan yang terstruktur. Alokasi dana PEN ini juga harus diikuti dengan transparansi agar publik bisa mengetahui anggaran digunakan dengan benar.
“Kemudian Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional data mengevaluasi serapan anggaran apakah perlu ditambah di sektor kesehatan agar vaksinasi dapat berjalan lebih cepat,” pungkasnya
