Peluang news, Jakarta – Pemerataan pembangunan menjadi salah satu aspek yang harus terus didorong untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, aspek tersebut dapat dilakukan melalui percepatan pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan usaha, hingga pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi.
Ia menjelaskan, upaya pemerataan itu telah diimplementasikan pemerintah mulai dari percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta kawasan-kawasan industri lainnya.
Menurutnya, pembangunan yang masih terus didorong oleh pemerintah hingga saat ini salah satunya yaitu Pulau Jawa yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara spasial.
“Pulau Jawa sendiri saat ini masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan seperti erosi, abrasi, banjir, kenaikan permukaan air laut, hingga penurunan permukaan tanah (land subsidence) di sepanjang daerah Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Kamis (11/1/2024).
Sementara itu, kata Airlangga, kerugian ekonomi secara langsung akibat banjir tahunan di pesisir Jakarta diestimasi mencapai Rp2,1 triliun per tahunnya. Hal itu berpotensi mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai Rp10 triliun per tahun dalam 10 tahun ke depan.
“Kerugian ekonomi tersebut juga meningkatkan potensi opportunity cost pertumbuhan perekonomian nasional,” ucapnya.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya melakukan intervensi melalui sejumlah kebijakan strategis yang komprehensif untuk memitigasi risiko bencana yang ada di sepanjang Pantura Jawa.
Adapun salah satu kebijakan tersebut yaitu dengan adanya pembangunan tanggul pengaman pantai dan sungai serta pembangunan sistem polder dan pompa di wilayah utara Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Selain itu, pembangunan Major Project Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa, yakni Jabodetabek, Cirebon Raya, Kedungsepur, Petanglong, dan Gerbangkertosusila juga dilakukan Pemerintah melalui penyediaan akses air minum perpipaan, pemantauan penurunan tanah dan kualitas air, pembangunan tanggul pantai, serta pengolahan air limbah.
“Nah, selanjutnya juga terdapat kebutuhan suplai air baku dan sanitasi yang memadai di wilayah utara sehingga perlu adanya intervensi dari kebijakan-kebijakan,” ungkapnya.
Kendati demikian, meskipun sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun masih diperlukan adanya penyiapan langkah jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa melalui konsep pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut.
Berdasarkan kajian Kementerian PUPR, akan terdapat tiga fase pembangunan untuk wilayah Jakarta yakni pembangunan tanggul pantai dan sungai serta sistem pompa dan polder, pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta, serta pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah timur pesisir utara Jakarta.
Lebih lanjut, ia menuturkan, saat ini salah satu bentuk adopsi dari konsep Giant Sea Wall tersebut yakni pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut.
“Giant Sea Wall sangat diperlukan karena kita ingin menyelesaikan land subsidance penurunan permukaan tanah yang terus menerus terjadi dan juga banjir rob yang terus terjadi, karena program ini sudah masuk PSN sehingga perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan Giant Sea Wall,” tuturnya.
