Peluang news, Jakarta – Sebagai upaya dalam mewujudkan transportasi yang efisien dan terintegrasi di DKI Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional untuk MRT East-West (Timur-Barat) Phase I Stage I di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) MRT East-West Phase I Stage I.
Ia menjelaskan, proyek tersebut merupakan langkah maju dalam mengembangkan sistem transportasi massal di DKI Jakarta dan sekitarnya yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Jakarta dan sekitarnya.
“Proyek ini diwujudkan melalui dukungan mitra internasional yakni Japan International Cooperation Agency (JICA), yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Rabu (17/1/2024).
Proyek MRT East-West sendiri terdiri atas 2 fase, fase pertama meliputi Kembangan–Medan Satria sepanjang 39,3 km, dan fase kedua sepanjang 50,4 km mulai dari Balaraja-Kembangan hingga Medan Satria-Cikarang.
“Masalahnya ini infrastruktur, jadi dalam konteks Proyek Strategis Nasional sudah biasa lintas wilayah, lintas daerah. Yang penting kan investornya ada, pengelola proyeknya ada, nanti operasionalnya juga jelas. Kepemilikan dari MRT operation juga jelas, PT MRT nya juga jelas,” sambungnya.
Di samping itu, Airlangga juga menekankan, proyek tersebut tidak hanya akan mengurangi kemacetan, melainkan juga menjadi simbol kemajuan dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi di tanah air.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa penandatanganan Minutes of Discussion Phase 1 Stage 1 antara JICA, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Pemprov DKI, dan MRTJ pada November 2023, menandai langkah konkretnya perwujudan proyek tersebut.
“Dengan dukungan pendanaan yang kuat dari JICA sebesar US$3 miliar, proyek ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya,” ucap Airlangga.
Kemudian, komitmen kerja sama juga telah ditunjukkan saat Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menandatangani pledge Pembangunan MRT Jalur Timur–Barat pada 16 Desember 2023 lalu.
Airlangga mengungkapkan, pihaknya juga akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyelenggaraan MRT East West, sebagai dasar Loan Negotiation dan Loan Signing pada Maret 2024 nanti.
Selain itu, ia juga menegaskan, pihaknya akan terus berkomitmen untuk mengawal dan memastikan kelancaran pembangunan proyek yang didukung oleh sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra internasional tersebut.
Senada dengan Menko Airlangga, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi yang hadir dalam kegiatan tersebut juga mendukung secara penuh pelaksanaan proyek MRT East–West itu.
Ia menjelaskan, kelembagaan proyek ini akan melibatkan Kementerian Perhubungan sebagai executing agency, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai implementing agency, dan PT MRT Jakarta sebagai sub implementing agency.
Dalam hal pembebanan pembiayaan, disepakati bahwa proporsi loan yang digunakan adalah 49% on-granting dan 51% on-lending.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga telah berkomitmen untuk pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah DKI Jakarta.
Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang terlibat juga telah berkomitmen untuk memastikan pengadaan tanah, pelaksanaan, dan pengoperasian proyek MRT East–West terselenggara dengan baik.
