Peluang News, Jakarta – Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tidak akan menggelontorkan bantuan pangan maupun beras stabilisasi harga dan pasokan pangan) maupun bantuan pangan (SPHP) pada Maret 2025. Termasuk menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2025, alasannya karena sedang masa puncak panen.
“Puncak panen nanti Maret-April, agak maju sedikit. Jadi Maret-April enggak mungkin kita ada SPHP maupun bantuan pangan,” ucap Zulkifli kepada wartawan, di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Untuk itu, jelas Zulhas-sapaan Menko Pangan-, bantuan pangan akan disalurkan pada Januari dan Februari 2025, di mana masing-masing per bulannya sebanyak 160 ribu ton. Sedangkan untuk beras SPHP, digelontorkan masing-masing sebesar 150 ribu ton.
Bantuan pangan untuk empat bulan lainnya, ungkap Zulhas, baru akan diputuskan setelah masa panen raya selesai atau setelah bulan April berakhir.
“Yang empat bulannya kapan, nanti tunggu putusan ratas (rapat terbatas). Karena kita tidak ingin lagi panen ada SPHP, ada pembagian beras, nanti mengganggu harga. Nanti kami akan rapat, lihat panennya seperti apa, kalau sudah mulai musim kemarau, musim paceklik itu baru akan dibagi,” katanya.
Pemerintah memprediksi produksi beras tahun ini akan mencapai 32,8 juta ton. Menurut Zulkifli, angka ini meningkat bandingkan dengan jumlah produksi tahun lalu yang hanya mencapai 30,34 juta ton.
Sementara itu, untuk database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).
Program bantuan pangan beras disebut Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu program Pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini terjadi selama periode Maret 2023 sampai Maret 2024.
Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini menurun sebanyak 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 yang kala itu berjumlah 25,90 juta orang. (Aji)
