Peluang News, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, nilai realisasi penarikan utang baru untuk pembiayaan kas negara terus meningkat secara tahun kalender hingga Mei 2024.
Namun, jika dilihat secara tahunan–nilai penarikan utang pemerintah mengalami penurunan.
Realisasi pembiayaan anggaran melalui utang mencapai Rp 132,2 triliun. Nilai ini setara dengan 20,4% dari target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2024 yaitu sebesar Rp 648,1 triliun.
“Pembiayaan utang keseluruhan turun 12,2% (dari Rp 150,5 triliun),” ujar dia saat jumpa pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).
Menkeu merinci, pembiayaan utang utamanya bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN), yakni mencapai Rp 141,6 triliun. Nilai ini setara 21,3% dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 666,4 triliun.
Jika dilihat secara tahunan realisasi penerbitan SBN turun 2% dari tahun lalu, yakni sebesar Rp 144,5 triliun. Penurunan penerbitan surat utang ini terjadi meskipun pendapatan negara turun, sementara belanja negara naik signifikan, sehingga terjadi defisit dan membutuhkan pembiayaan anggaran.
Sri Mulyani menegaskan, turunnya penerbitan utang di tengah kebutuhan pembiayaan anggaran merupakan hasil dari pelaksanaan APBN yang hati-hati selama beberapa tahun terakhir.
Dengan pengelolaan APBN yang terjaga, katanya, pemerintah dapat mengandalkan instrumen pembiayaan non utang seperti saldo anggaran lebih (SAL) dari pelaksanaan kas negara beberapa tahun terakhir. Tercatat realisasi pembiayaan non utang mencapai Rp 47,6 triliun.
Nilai ini setara dengan 37,9% dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 125,3 triliun.
“Ini adalah dampak dari kehati-hatian kita menjaga APBN selama bertahun-tahun ini, dirasakan manfaatnya pada saat situasi seperti ini,” kata Sri Mulyani.
Di tengah kondisi pasar keuangan yang dibayang-bayangi ketidakpastian, tambah dia, pemerintah akan melakukan pembiayaan dengan prinsip prudent, terukur, oportunistik, dan fleksibel.
“Ini dilakukan untuk mendapatkan pembiayaan paling efisien dan optimal. Ini dari cara kita mengelola APBN secara hati-hati dan antisipatif,” tutur Menkeu Sri Mulyani. []
