PeluangNews, Jakarta – Seringkali banyak pihak yang mempertanyakan tentang utang negara kita yang sudah sangat besar. Besarnya utang negara selalu menjadi ‘senjata’ untuk menyerang pihak yang berseberangan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan persepsi yang berkembang di masyarakat tersebut.
Menurut Menkeu, rasio utang Indonesia termasuk yang terendah di antara negara-negara anggota G20.
Fakta tersebut, kata dia, menjadi indikator kuat stabilitas ekonomi nasional yang terjaga di tengah dinamika global. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 30,6%.
Stabilitas ekonomi saat ini, lanjut Sri Mulyani, ditopang oleh koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang solid dengan tingkat inflasi yang terkendali.
Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 mencapai 4,87% (year-on-year/yoy), meskipun secara triwulanan mengalami kontraksi sebesar 0,98% (quarter-to-quarter/qtq).
“Capaian pertumbuhan ini diklaim termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20,” kata Sri Mulyani, di Jakarta, dikutip Sabtu (5/7/2025).
Dikatakan pula, bahwa inflasi Indonesia juga tergolong rendah. Pada Juni 2025, inflasi tercatat sebesar 0,19% secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan inflasi tahunan mencapai 1,87% (yoy).
“Inflasi kita juga termasuk yang terendah di antara ASEAN dan G20, dan cadangan devisa kita menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Maret yang lalu,” kata dia.
Sebagai refleksi delapan bulan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, lanjut Sri Mulyani, kebijakan fiskal difokuskan pada efisiensi dan penguatan program prioritas.
“Kebijakan fiskal moneter terus dilakukan di dalam rangka mengikuti prioritas Presiden yang dalam hal ini, antara efisiensi yaitu mengurangi belanja kementerian/lembaga dan kemudian merealokasikan kepada program-program prioritas baru yang merupakan inisiatif Bapak Presiden,” ujar dia.
Beberapa kebijakan yang telah diterapkan antara lain pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% hanya untuk barang mewah, stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi masyarakat, serta pengelolaan transisi pemerintahan yang dinilai cepat dan stabil.
Bukan hanya kebijakan makro, Sri Mulyani juga menyoroti sejumlah program Presiden Prabowo yang dinilainya berdampak langsung ke masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengamanan stok beras sebesar 4 juta ton, penghapusan utang macet UMKM, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. []
