JAKARTA—Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditetapkan sebesar Rp553,1 triliun potensial melonjak. Pasalnya data intensif usaha di sektor perpajakan belum masuk dalam postur yang ada.
“Kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif perpajakan kepada dunia usaha masih harus dihitung dengan memperhatikan dinamika perkembangan ekonomi. Kemungkinan, anggaran PEN 2021 masih akan lebih tinggi apabila insentif dunia usaha kami laporkan,” ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual pada Rabu (27/1/21).
Dalam postur terbaru, pemerintah baru membuat empat pos besar di program PEN. Pertama, sektor kesehatan dengan kebutuhan Rp104,70 triliun. Semula, nilainya hanya Rp50an triliun. Pos dinaikkan seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan vaksinasi gratis kepada masyarakat.
Program perlindungan sosial mendapatkan alokasi Rp150,96 triliun. Beberapa kegiatan seperti kartu sembako di Jabodetabek dan non Jabodetabek akan dilanjutkan dengan kenaikan nilai manfaat, yakni dari Rp200 ribu menjadi Rp300 ribu, selama empat bulan.
“Nanti akan kita lihat apakah akan diperpanjang hingga enam bulan,” ucap dia.
Terang Sri Mulyani Diskon listrik tetap dilakukan pada tahun ini. Sri menjelaskan, skemanya adalah tiga bulan dengan besaran diskon yang sama seperti tahun lalu, yakni gratis untuk pelanggan 450 VA dan 50 persen untuk 900 VA. Pada tiga bulan berikutnya, diskon akan diturunkan menjadi hanya 50 persen untuk 450 VA dan 25 persen untuk 900 VA.
Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, terutama pada saat ekonomi semakin memulih. Pada saat ekonomi mulai tumbuh, maka normalisasi, dan bantuan pemerintah mulai ditarik.
Program prioritas mendapatkan alokasi Rp141,36 triliun. Beberapa di antaranya untuk ketahanan pangan, membangkitkan kembali sektor pariwisata yang terdampak signifikan akibat pandemi dan pengembangan sektor teknologi, informasi dan komunikasi (ITK).
“Dukungan untuk UMKM dan pembiayaan koperasi pun dilanjutkan dengan anggaran Rp156,06 triliun. Salah satunya untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun non KUR,” tutup dia.
