Peluang News, Jakarta – Pemerintah akan berupaya mencapai target pendapatan negara pada 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun, antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal tersebut usai acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
“Untuk pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, kita akan melakukan dengan terus melaksanakan reformasi perpajakan, pajak dan biaya cukai, dengan terus menyusun program termasuk dalam hal ini menggunakan teknologi digital,” kata Sri Mulyani.
Presiden Prabowo, lanjut Menkeu, juga terus menyampaikan bahwa kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian, dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan.
“Kita juga mengikuti bahwa di dalam suasana global terjadi persaingan global taxation yang harus kita waspadai. Sehingga kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance,” kata dia.
Dia mengatakan bahwa untuk program Coretax dengan pemanfaatan teknologi digital dan juga program CEISA dibiayai cukai akan terus disempurnakan.
Pemerintah, katanya, juga akan melakukan joint program serta penegakan hukum seperti yang seringkali telah disampaikan oleh Kepala Negara.
Menurut Sri Mulyani, APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp616,2 triliun atau 2,53% dari produk domestik bruto (PDB).
Dalam kondisi global yang terus dinamis, tambah Menkeu, pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati dengan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN, sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan.
“Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari sovereign wealth fund dan peranan dari BUMN,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Di sisi lain, dia mengatakan alokasi belanja negara tahun 2025 sebanyak Rp2.701,4 triliun, di mana belanja pemerintah pusat akan ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi hingga program makan bergizi gratis.[]
