Peluang News, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyesalkan adanya beberapa oknum kepala daerah mengakali angka inflasi yang rutin dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Tito, salah satu modus yang paling umum mengakali angka inflasi daerah adalah dengan mendatangi langsung kantor BPS di wilayahnya. Caranya, dengan meminta secara langsung agar data inflasi bisa dikondisikan.
“Mereka datang langsung ke kantornya BPS kabupaten/kota masing-masing. Tolong dong bikin angkanya (inflasi) kami ini bagus,” ungkap mantan Kapolri itu saat acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 yang disiarkan di YouTube BPS, Jumat (27/9/2024).
Tito juga membeberkan modus kedua yang lazim dilakukan yaitu mengakali angka inflasi. Mereka mengondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas lapangan BPS.
“Dan rekan-rekan harus hapal, pasti tahu, ngintipin BPS kalau mereka nggak bisa diajak kerja sama (memanipulasi angka), supaya bagus dia intip biasanya BPS ambil sampelnya dari pasar mana saja, betul saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu,” kata Tito, seraya menegaskan.
Dengan modus ini, lanjut dia, di pasar yang akan dijadikan pengambilan sampel oleh BPS, oknum kepala daerah akan mengintruksikan jajarannya agar membuat gerakan yang mendorong penurunan harga barang-barang secara masif. Misalnya, dengan operasi pasar murah.
“Begitu tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia buat gerakan pasar murah di daerah itu, supaya harganya turun. Karena BPS kan mengambil data dalam jumlah masif, pasti menggunakan random sampling. Dia tahu random-nya di mana, sampelnya yang mana,” ujar Tito.
Sebagai catatan, kepada daerah yang berhasil mengendalikan angka inflasi, selama ini diiming-imingi pemerintah pusat dengan hadiah berupa dana insentif daerah (DID) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp6 miliar – Rp10 miliar.
Dana insentif ini akan diberikan tiga bulan sekali bagi kepada daerah yang sukses menekan angka inflasi dan menjaga harga-harga, terutama kebutuhan pokok, agar tetap stabil.
“Tiap tiga bulan sekali Menteri Keuangan memberikan dana insentif daerah bagi yang bisa mengendalikan inflasi. Total satu tahun tuh Rp 1 triliun yang disiapkan Menteri Keuangan (Ibu) Sri Mulyani,” tambah Tito.
Selama ini angka inflasi yang terkendali menjadi tolak ukur keberhasilan kepada daerah dalam memimpin wilayahnya. []
