Peluang News, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan, Pemerintah Daerah (Pemda) akan berkontribusi hingga Rp5 triliun dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia mengatakan, jumlah ini akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jadi, untuk 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi lebih kurang Rp 2,3 triliun. Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) kuat, itu berarti bisa lebih kurang hampir Rp5 triliun,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
“Alasannya, karena program MBG ini dinilai dapat menghidupkan ekonomi daerah mengingat bahwa pembeli pasokan bahan baku pangan telah pasti,” sambungnya.
Mantan Kapolri ini berharap agar keterlibatan Kepala daerah dapat dimulai pada September 2025 atau usai dilantik.
Hal ini dikarenakan, menurutnya, perlu adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Setidaknya ada sekitar 415 kabupaten, 93 kota, dan seluruh provinsi yang ingin berpartisipasi dengan program MBG,” ungkap Tito.
“Jadi, nanti setelah ada kepala daerah dilantik, maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD,” imbuhnya.
Nantinya, anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Berdasarkan informasi, saat ini terdapat sekitar 2.000 SPPG yang dibangun hanya dengan menggunakan dana dari Kabupaten/Kota.
Menurutnya, jumlah ini pun dapat mencapai dua kali lipat jika memakai anggaran pemerintah provinsi.
“Jadi, lebih kurang nanti bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah, tadi tinggal apakah peran dari pemda membangun sarana satuan pelayanan dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan untuk suplai, atau daerah ini juga menyalurkan anggarannya ke sekolah, membuat infrastruktur, dan sekolah yang mengelola,” jelasnya.
Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo Sendiri telah memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mencocokkan titik atau wilayah mana yang belum teratasi.
Oleh sebab itu, maka Pemda-Pemda di Indonesia akan nantinya juga akan memberikan prioritas terhadap daerah dengan tingkat stunting dan kemiskinan tinggi.
“Mungkin bisa di-cover oleh daerah-daerah di sekolah-sekolah itu. Sekali lagi targetnya antara 2.000 sampai 4.000 mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten/kota Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun,” terangnya.
