Peluang News, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memaparkan sejumlah komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa di Indonesia.
Menurut Tito, Prabowo Subianto kerap menekankan agar berbagai pengendalian inflasi di tanah air dapat terus digalakkan dan diperbaiki.
“Beliau, Pak Prabowo ini menyampaikan bahwa pengendalian inflasi, pengendalian barang dan jasa agar tidak memberatkan masyarakat,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (28/10/2024).
Apalagi, mantan Kapolri itu menilai, Prabowo juga memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap masalah-masalah kemiskinan.
“Terlebih, hal ini juga termasuk ke dalam bidang perumahan, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga koperasi,” ucapnya.
Sedangkan untuk jangka menengah, lanjut Tito, Prabowo juga akan berfokus pada program swasembada pangan dan energi.
Oleh sebab itu, ia menegaskan, pihaknya akan terus mendorong agar seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia dapat untuk turut berperan dan membantu program tersebut.
“Bukan hanya kepentingan pusat, tetapi semuanya juga akan akan mendapat manfaat, kepentingan rakyat. Bahkan, nantinya itu juga akan membawa nama baik dari para kepala daerah,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, Kemendagri juga telah mendiskusikan berbagai upaya atau program mengenai pengendalian inflasi daerah sejak 2022 silam.
Pada saat itu, tambah Tito, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penanganan inflasi dilakukan seperti pengendalian Pandemi Covid-19.
Sebab, dengan pengendalian tersebut, data-data inflasi di berbagai daerah dapat diketahui secara riil dan lebih cepat.
“Apalagi, angka inflasi saat ini sudah lebih terkendali. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 6 Oktober 2024, inflasi year on year pada September 2024 sebesar 1,84 persen. Angka tersebut masih berada dalam jangkauan target pemerintah pusat,” jelasnya.
