PeluangNews, Batam-Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia, bahkan menembus peringkat empat atau lima global pada 2045. Namun ambisi besar itu, menurut Menteri Dalam Negeri Muhammad (Mendagri) Tito Karnavian, akan kandas jika daerah masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam tanpa membangun kualitas manusianya.
Pesan tegas itu disampaikan Tito saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 di Kota Batam, Selasa (20/1). Di hadapan ratusan bupati se-Indonesia, Tito menekankan bahwa kunci utama lompatan ekonomi nasional ada di tangan pemerintah daerah melalui investasi besar-besaran pada human capital.“Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi dunia. Tapi syaratnya jelas, rakyat kita harus naik kelas. Jangan hanya bangga dengan natural resources, fokuslah membangun manusia,” tegas Tito.
Mendagri mengingatkan para kepala daerah tentang ironi yang kerap terjadi di Indonesia, yakni daerah yang kaya tambang, hutan, dan laut justru masih bergulat dengan kemiskinan. Fenomena ini ia sebut sebagai “Paradoks Indonesia” yang harus segera dipatahkan jika Indonesia ingin benar-benar berdaulat secara ekonomi.“Sejarah sudah membuktikan, negara tanpa sumber daya alam seperti Singapura dan Jepang bisa maju karena kualitas manusianya. Kalau SDM lemah, kekayaan alam justru bisa jadi kutukan,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Tito juga menegaskan peran negara melalui sistem ekonomi sosialis-kerakyatan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Program Sekolah Rakyat dan pemberian makan bergizi disebut sebagai intervensi nyata untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ia menceritakan pengalamannya melihat langsung anak-anak di pelosok Papua yang mengalami malnutrisi.“Negara harus hadir. Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus punya akses pendidikan dan gizi yang baik. Ini investasi jangka panjang. Jangan sampai alam kita hebat, tapi manusianya tertinggal,” kata Tito.
Selain pembangunan manusia, Mendagri juga menyoroti persoalan klasik di daerah, yakni pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak profesional. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sekitar 30 persen dari 1.091 BUMD di Indonesia saat ini mengalami kerugian dan membebani APBD.“Pilih pengelola BUMD jangan karena kedekatan politik. Kalau BUMD rugi terus, lebih baik dievaluasi total daripada APBD habis hanya untuk menutup kerugian,” tegasnya.
Tito turut mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat dengan pungutan yang tidak perlu, khususnya terhadap pelaku UMKM.“Orang baru mau buka warung saja sudah dipalakin. Permudah izin, buat pengusaha kecil nyaman, maka ekonomi daerah akan bergerak,” ujarnya.
Sebelum Rakernas ditutup, Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, melaporkan hasil rumusan kebijakan strategis dari 416 kabupaten anggota Apkasi. Poin penting yang disepakati antara lain optimalisasi Dana Desa untuk kemandirian pangan serta rekomendasi penataan ulang hubungan pusat dan daerah melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.“Seluruh hasil Rakernas ini akan kami sampaikan kepada pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait,” kata Bursah.
Ia juga menyampaikan bahwa Apkasi telah meluncurkan buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten” sebagai upaya menyebarluaskan inovasi daerah di tengah tekanan fiskal dan tantangan pembangunan.
Usai penutupan Rakernas, Mendagri Tito Karnavian meresmikan Gedung Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) di Batam. Gedung hasil kolaborasi Apkasi dan International Business Association (IBA) ini disiapkan sebagai pusat informasi satu pintu bagi investor mancanegara untuk melihat potensi investasi kabupaten-kabupaten di Indonesia.
Bursah Zarnubi menyebut PPID sebagai etalase awal bagi dunia internasional untuk mengenal peluang investasi daerah tanpa harus mendatangi setiap wilayah. Mendagri pun mengapresiasi langkah tersebut sebagai upaya konkret mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
