Jakarta (Peluang) : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (pemda) dan pengusaha penyedia barang dan jasa untuk mempercepat penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
Ajakan itu dikemukan Mendagri saat membuka pameran Apkasi Procurement Netwok (APN) 2022 di Hall A1, Jakarta Intenatioanl Expo Kemayoran, Rabu (24/8/2022).
“Tugas saya sebagai Mendagri tentu mendukung strategi yang telah dikembangkan oleh LKPP, dan mendorong kepada pemerintah daerah agr minimal 40 persen dari belanja barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri,” kata Tito dalam keterangan resminya, Kamis (25/8/2022).
Mantan Kapolri ini mengapresiai Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa (LKPP) yang sudah membuat sebuah platform dan toko daring e-katalog. Tito menilai platfrom ini akan mempermudah proses lelang, mengurangi tindakan korupsi dan meningkatkan produk dalam negeri.
Ia menegaskan, selain kampanye ajakan bangga produk dalam negeri, perlu adanya langkah-langkah konkrit dengan sedikit memaksa pemerintah daerah dan BUMN.
Bentuk konkret ‘memaksa’ ala Mendagri ini akan diterapkan pada saat mereview anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Di mana kalau tidak melampirkan 40 persen produk dalam negeri itu, Kemendagri akan menolaknya dan diminta untuk melakukan revisi ulang,” kata Tito.
Mendagri juga mengajak tiga asosiasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan tiga asosiasi DPRD provinsi/kabupaten/kota untuk memiliki visi yang sama dalam gerakan nasional penyerapan PDN ini.
“Ini momentum bagi kita semua di tengah situasi global yang tidak menentu. Salah satu strategi kita adalah menggunakan produk dalam negeri, memproduksi sebanyak mungkin di dalam negeri sendiri. Jangan tergantung produk dari luar negeri. Libatkan para UMKM dan pengusaha nasional, dan pemerintah mendorong 40 persen APBN untuk dibelanjakan produk dalam negeri,” ungkap Tito.
Ketua LKPP, Abdullah Azwar Anas mengatakan, sudah saatnya pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah dipermudah aksesnya. Dan LKPP sudah memangkas proses bisnis penayangan produk di e-katalog pemerintah dari sebelumnya melalui delapan tahapan menjadi hanya dua tahapan saja.
LKPP mendorong mengembangan e-katalog lokal guna mempermudah pemerintah daerah dengan pengusaha lokal untuk saling mengakses.”Kami sudah mulai membekukkan produk-produk luar negeri yang sudah ada substitusi produk lokalnya dan hingga saat ini lebih dari 13 ribu produk luar negeri,” kata Abdullah.
Abdullah menambahkan, pihaknya juga melaporkan kepada Mendagri sejumlah pemerintah daerah/kabupaten/kota mana saja yang sudah dan belum mengembangkan e-katalog lokal.
Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menambahkan gelaran Apkasi gelaran APN 2022 merupakan inisiatif Apkasi sebagai ajang mempertemukan end user barang dan jasa dengan penyedia barang/jasa pemerintah agar tahap perencanaan anggaran dan persiapan PBJ pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik.
Pada kegiatan ini, kata dia, pemerintah daerah dapat melihat secara langsung kualitas barang yang ditawarkan, dan tidak sebatas hanya melihat melalui e-katalog. “Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat menghindari perusahaan-perusahaan fiktif penyedia barang/ jasa. Sedangkan bagi penyedia barang/jasa, kegiatan ini sebagai one stop promotion and information,” kata Sutan Riska.
Selain pameran, kegiatan ini juga menggelar forum-forum yang berhubungan dengan PBJ pemerintah dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, seperti Kemendagri,LKPP, BPK, Kementerian Perindustrian, dan lainnya.
Bupati Dhamasraya itu menghimbau dan mendorong agar seluruh anggota Apkasi segera merealisasikan e-katalog lokal.
“Mari manfaatkan forum-forum yang ada di APN 2022 ini bisa berinteraksi bisa berinteraksi dengan narasumber dan konsultasi dengan LKPP mengenai proses pembuatan e-Katalog daerah,” pungkasnya.
