PRESIDEN RI telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota Negara RI. Alternatif yang sudah lama diungkapkan adalah Kota Palangkaraya, yang digagas Presiden RI pertama, Ir. Soekarno. Gagasan memindahkan ibu kota kembali mengemuka. Kini tak lagi terfokus pada Palangkaraya. Mari kita periksa beberapa faktor yang patut dipertimbangkan dalam menentukan lokasi untuk calon ibu kota baru.
1. Kondisi geografi dan geostrategi. Ibu kota baru memerlukan hamparan yang sangat luas, kemiringan yang relatif datar agar terhindar dari risiko bencana alam berupa tanah longsor; punya akses dan mudah dijangkau ke dan dari seluruh wilayah Nusantara (melalui darat, laut dan udara); memudahkan gerak operasional hankam; dan mempunyai konsep keberlanjutan lingkungan hidup dan kehidupan dengan tetap memperhatikan lingkungan dan mempertahankan kota berwawasan lingkungan. Ibu kota memerlukan lahan siap bangun dan kepemilikan tanah yang bebas dari sengketa dan konflik pertanahan (clean and clear).
2. Ketersediaan sumberdaya air. Untuk menjadikan kawasan dapat tumbuh dan berkembang menuntut ketersediaan sumberdaya air. Harus terhindar dari krisis air. Sebuah kota akan tumbuh karena ketersediaan air yang cukup. Sumber air yang dapat dipergunakan berupa air permukaan dan air tanah dalam. Air permukaan dapat diperoleh dari aliran sungai sebagai sumber air baku, atau air yang berasal dari situ, embung, danau dan waduk yang dibentuk alam maupun buatan.
Ketersediaan sumber daya air suatu kawasan sangat dipengaruhi faktor cuaca dan curah hujan yang cukup, baik untuk me-recharge keberlanjutan air tanah permukaan maupun air tanah dalam. Syarat ketersediaan air ini sangat mutlak.
3. Terhindar dari ancaman bencana alam. Sebagian besar wilayah Indonesia berada pada kawasan ring of fire dengan gugusan gunung berapi dan daerah patahan yang rentan terhadap gemap bumi. Bencana alam yang sering terjadi berupa banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami dan kebakaran hutan. Sebagian besar kejadian bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi cuaca. Seperti longsor, kekeringan, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrem, termasuk banjir. Rekayasa teknologi perlu diterapkan pada kawasan-kawasan yang rentan terhadap resiko gempa. Prioritaskan rekayasa teknologi dan desain arsitektur untuk memperkuat budaya setempat.
Ibu kota negara menurut literatur adalah tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat berhimpun unsur administratif (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Ibu kota bukan pusat perdagangan dan jasa, pusat pertumbuhan suatu kawasan atau pusat-pusat lainnya yang tidak berhubungan dengan administratsi pemerintahan.
Semua operasionalisasi kegiatan administrasi pemerintahan digerakkan sebagian besar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pusat pemerintahan tingkat nasional (Kementerian, Badan, Lembaga dan Lembaga Tinggi Negara), termasuk tenaga medis, pertahanan dan keamanan. Maka, berdasarkan data BPS 2016, sebanyak 918.444 ASN harus berada/bekerja di tingkat pusat, belum termasuk keluarganya.
Untuk pindah ke ruang kerja yang baru, menurut Perpres 73/2011 tentang Pembangunan Gedung Negara, luas lantai yang diperlukan oleh satu pegawai untuk kenyamanan bekerja 2-3 m². Sebagai ilustrasi, tahun 1963, Undang-undang Perkantoran di Inggris (The Office Act), menetapkan luasan 3,7 m²/orang agar produktivitas pegawainya meningkat.
Semakin tinggi posisi dan jabatan, memerlukan ruang kerja lebih luas yang disertai dengan ruang tunggu dan ruang rapat, serta ruang pelengkap lainnya seperti perpustakaan, tempat ibadah, pantry, toilet, ibu dan bayi, khusus merokok sesuai standar bangunan gedung.
Kebutuhan perumahan selain untuk keluarga ASN, tenaga medis dan anggota TNI dan Polri, rumah sakit, bangunan pertahanan dan keamanan dan penyimpanan logistik, perlu diperhatikan. Infrastruktur berupa prasarana dan sarana air bersih, air limbah, drainase dan persampahan yang ramah lingkungan dengan menggunakan teknologi 3R (reuse, recycle dan reduce) harus diutamakan.
Prasarana dan sarana jalan dan jembatan untuk mempermudah pergerakan orang dan barang, secara internal (konektivitas antarbangunan), ataupun kawasan ibu kota dengan pusat-pusat pertumbuhan lainnya, perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari manajemen sistem transportasi, serta terhubung dengan moda angkutan darat, laut, udara, dan direncanakan angkutan masal seperti kereta api dan penyeberangan patut dipertimbangkan bagi misi pengembangan jangka panjang (futuristik).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan:
1. Pembangunan ibukota secara fisik perlu dimulai dari nol untuk memudahkan mengatur tata letak dan desain perkotaan yang kompak (compact city).
2. Perlu luas tanah yang siap bangun dan dapat menampung kegaiatan administrasi pemerintahan secara terpusat dengan mempertimbangkan luas bangunan, lantai bangunan, konstruksi dan arsitektur berkearifan lokal, daya tampung ASN yang akan bekerja termasuk anggota TNI dan Polri berikut proyeksi kebutuhan pegawai pada tahun-tahun ke depan, terbebas dari risiko bencana alam atau antisipasi jalan keluar jika bencana alam terjadi. Tanah dapat berasal dari tanah negara atau tanah telantar atau tanah yang telah dibebaskan dan terbebas dari sengketa.
3. Infrastruktur yang diperlukan dengan menggunakan teknologi hemat energi, ramah lingkungan dan memanfaatkan tenaga surya serta mampu mengurangi emisi gas buang dan pencemaran lingkungan. Semua yang berkaitan dengan pelayanan publik menggunakan teknologi informasi yang lebih modern dan nirkabel.
4. Kawasan perkantoran dan permukiman yang mengandung kombinasi budaya lokal dan nasional, baik dari segi desain dan konstruksi bangunanya. Bahan-bahan berbasis lokal, ramah lingkungan dan sekecil munungkin rentan terhadap bencana alam.
*) Penulis adalah pengamat tata ruang, alumnus Teknik Planologi ITB dan Urban Management Institute Housing and Urban Development Studies, Erasmus University of Rotterdam, Belanda.
