JAKARTA—Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak, terutama dari kelompok yang punya perhatian tinggi terhadap masalah membangun ibu kota baru.
“Kita ingin memperkaya perspektif dari sektor swasta. Presiden ingin melibatkan swasta secara intensif dalam membangun ibu kota baru,” ujar Bambang kala membuka Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negarayang mengangkat tema ”Membangun Ibu Kota Masa Depan” di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (16/5).
Dialog ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan hasil Kajian Awal Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) kepada kalangan yang lebih luas.Hadir dalam dialog ini para pakar seperti Chief Knowledge Worker Ruang Waktu Wicaksono Sarosa, Associate Professor Institut Teknologi Bandung Ibnu Syabri, Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Turro Selrits Wongkaren, Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna, Peneliti Utama Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Danny Hilman Natawijaya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia Soelaeman Soemawinata dan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Bernardus Djonoputro.
Dua Fase
Menurut Bambang tahap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terdiri atas dua fase, yakni Fase Pertama: 2024-2030 dan Fase Kedua: 2030-2045. Fase Pertama, untuk Zonasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (2.000 ha) dilakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pusat pemerintahan serta pembangunan fungsi utama seperti istana, kantor lembaga negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, taman budaya, juga botanical garden.
Untuk Zonasi Kawasan IKN (40.000 ha), dilakukan pembangunan fungsi pendukung seperti gedung dan perumahan ASN, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas penunjang seperti sarana dan prasarana universitas, Science and Techno Park, Hi-tech and Clean Industries, R&D Center, MICE/Convention Center, Sport Center, dan Museum.
Fase Kedua, untuk Zonasi Kawasan Perluasan IKN 1 (200.000 ha) akan dilakukan kluster permukiman non ASN, National Park, Konservasi Orang Utan/Kebun Binatang, bandara, dan pelabuhan. Untuk Zonasi Perluasan IKN 2 (>200.000 ha) dikembangkan metropolitan dan wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya.
“Dari segi desain, ibu kota negara baru kita akan seperti Washington DC, benar-benar kota yang basisnya pemerintahan, karena fungsinya hanya untuk pusat pemerintahan dan komersial pun hanya untuk mendukung pusat pemerintahan itu. Jadi, kita tidak berpikir out of the blue, kita benar-benar mempertimbangkan semua hal,” pungkas Menteri Bambang (van).
