Pemerintah terus menggenjot investasi di dalam negeri. Tahun ini, investasi Indonesia ditargetkan dapat mencapai Rp1.400 triliun, meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.200 triliun. Namun, yang menjadi PR besar adalah bagaimana investasi tersebut dalam waktu cepat dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran yang semakin berat dirasakan masyarakat.
Ambisius? Boleh jadi. Ini jika melihat seriusnya ancaman resesi global pada tahun ini dan masih berlangsungnya recovery pascapandemi yang telah memukul sebagian besar lapisan masyarakat dalam 3 tahun terakhir.
Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, target investasi Indonesia sebesar Rp1.400 triliun itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan saat rapat terbatas di Istana Merdeka pada pekan kedua Januari ini.
“Ada beberapa hal yang menjadi evaluasi bahwa tahun ini target dari Rp1.200 triliun, berdasarkan data BKPM itu bisa dicapai,” ujarnya melalui keterangan pers yang diterbitkan pada Kamis (12/1).
Untuk merealisasikan target investasi sebesar Rp1.400 triliun tersebut, Jokowi meminta dilakukan penyempurnaan sejumlah regulasi.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah optimistis akan dapat menarik investasi sesuai target jika melihat dari kondisi ekonomi global maupun nasional dan dengan dukungan stabilitas ekonomi. Hanya saja, dia mensyaratkan bahwa perekonomian Indonesia akan baik pada tahun 2023 jika stabilitas di dalam negeri dapat terjaga.
Anggaran Belanja
Lalu, ke mana saja investasi akan mengalir? Mari kita simak dulu bagaimana rencana anggaran belanja negara di tahun 2023.
Jika melihat arsitektur RAPBN 2023, Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun Dari angka tersebut, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun, atau 5,6% dari belanja negara.
Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang program tersebut diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Pemerintah berkeyakinan Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T); penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.
Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.
Yang menarik tentu adalah agresifnya belanja dan kebutuhan investasi untuk mendanai sejumlah megaproyek.
Pemerintah menganggarkan pembangunan infrastruktur sebesar Rp392,0 triliun yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK.
Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan peran swasta.
Pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2023. Ada dua prioritas pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur di 2023. Pertama, mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional. Kedua, mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Untuk penyelesaian megaproyek IKN, dana APBN akan difokuskan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan. Namun, untuk kawasan-kawasan penyangganya, itu yang ditawarkan kepada investor atau kepada pihak lain untuk ikut membangun IKN.
Salah satu instansi yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada 2023, Kementerian PUPR memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp125,18 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pagu anggaran tahun 2022 sejumlah Rp116,37 triliun.
Kendati demikian, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur tahun anggaran 2023, Kementerian PUPR akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan dapat rampung pada semester I Tahun 2024 atau sebelum periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju berakhir.
Kementerian PUPR juga akan membangun infrastruktur pada empat bidang utama yaitu sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan. Pada bidang sumber daya air, salah satu yang vital adalah pembangunan bendungan yang akan menopang kebutuhan pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.
Di samping itu, Kementerian PUPR akan terus mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).
Yang perlu kita catat, Basuki menjanjikan agar infrastruktur yang telah dibangun PUPR benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Kementerian PUPR juga akan memfokuskan alokasi anggaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui program padat karya dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,34 triliun untuk penyerapan tenaga kerja sebanyak 701 ribu orang, yang tersebar pada beberapa kegiatan padat karya, diantaranya di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman, dan perumahan.
Langkah ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dalam skala besar serta membantu menjaga daya beli masyarakat.
Masalah Kemiskinan dan Pengangguran
Sebagai catatan kita bersama, masalah kemiskinan dan pengangguran memang semakin menjadi ancaman serius bagi kita.
Menilik laporan BPS, persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu memang mengalami penurunan, masing-masing sebesar 2,39 persen poin dan 1,77 persen poin dibandingkan Agustus 2021.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2022 juga turun 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021 menjadi 5,86 persen
Namun, patut dicatat pula bahwa jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2022 sebanyak 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,83 persen poin.
Gara-gara pandemi saja, kini terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,24 juta orang); Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,32 juta orang); sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,11 juta orang); dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (3,48 juta orang).
Di sisi lain, persentase penduduk miskin pada September 2022 mencapai 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021.
Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021.
Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen, naik menjadi 12,36 persen pada September 2022.
Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang (dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022).
Maka, jika target untuk menarik investasi baru pada tahun ini dapat terealisasi, tentu ini menjadi sinyal positif bagi Indonesia, bahwa kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia menjadi semakin kuat. Tetapi, tentu kita berharap investasi berbagai mega proyek itu juga dapat membantu mengatasi persoalan penangguran dan kemiskinan yang kini menjadi masalah riil masyarakat. Dengan begitu, masyarakat kecil tidak cuma kebagian menjadi penonton. Besarnya dana investasi yang mengalir dan pengerjaan berbagai mega proyek juga dapat dirasakan secara langsung manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Rakyat berharap dapat ikut menikmati manisnya buah investasi mega proyek.
