PeluangNews, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan bahwa peserta pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) atau Balai Latihan Kerja (BLK) tidak boleh berhenti hanya pada penerbitan sertifikat. Lulusan pelatihan harus memiliki arah yang jelas, yakni terserap di dunia kerja atau mampu menciptakan usaha secara mandiri.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/1/2026), Yassierli menyampaikan bahwa tujuan akhir pelatihan vokasi adalah penempatan kerja atau kewirausahaan melalui skema Perluasan Kesempatan Kerja (PKK), seperti program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
“Fokus utama bukan sekadar berapa banyak orang yang dilatih, tetapi berapa yang benar-benar bekerja atau mampu membuka usaha setelah pelatihan,” ujar Yassierli.
Ia menegaskan, indikator keberhasilan balai pelatihan kini tidak lagi diukur dari jumlah kegiatan atau tebalnya laporan administrasi. Menurutnya, ukuran utama adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya dalam peningkatan penempatan kerja dan penciptaan peluang usaha baru.
Karena itu, Yassierli meminta seluruh program pelatihan vokasi didukung oleh data yang akurat dan dapat ditelusuri. Data tersebut mencakup identitas peserta hingga kondisi pascapelatihan, termasuk apakah lulusan BPVP atau BLK berhasil memperoleh pekerjaan atau langsung merintis usaha.
Pendekatan berbasis data dinilai penting agar pelaksanaan program pemerintah lebih tepat sasaran, transparan, serta mudah dievaluasi secara berkelanjutan.
Baca Juga: Ajak Serikat Pekerja Bersatu, Menaker Tegaskan 2026 Tahun Penguatan Sinergi
Di sisi lain, Menaker juga menyoroti keterbatasan kapasitas BPVP Kemnaker yang saat ini baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun, atau setara dengan sekitar 1 persen dari total pengangguran nasional. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya transformasi balai pelatihan agar lebih selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
Transformasi tersebut mencakup penguatan peran balai sebagai pusat pelatihan vokasi, talent and innovation hub, pusat pelatihan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, hingga pusat rujukan peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Tujuan akhirnya adalah mengembalikan marwah dan kepercayaan publik terhadap Kemnaker melalui kinerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Yassierli.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, menyatakan bahwa rapat koordinasi menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program prioritas lintas unit. Program tersebut mencakup pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja.
“Sinkronisasi dilakukan dari sisi waktu, mekanisme pelaksanaan, hingga standar operasional prosedur (SOP) agar seluruh program berjalan selaras dan mudah dipantau,” ujar Darmawansyah. (RO/Aji)
