Sejak diluncurkan, Meikarta dihantam berbagai persoalan serius. Kasus suap perizinan yang menyeret petinggi Grup Lippo ke penjara menjadi pukulan awal. Berlanjut dengan gugatan pailit, konflik dengan kontraktor dan penundaan bayar utang.
Kawasan Meikarta akan menjadi salah satu lokasi pengembangan rumah susun subsidi di perkotaan, baik dalam bentuk rumah susun sederhana milik (rusunami) maupun rumah susun sewa (rusunawa). Atas rencana pemerintah itu, “PT Lippo Cikarang Tbk medukung dengan percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan,” ujar Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang, Peter Adrian.
Kota Mandiri dengan Biaya Promosi Rp1,7 Triliun ini pernah digadang-gadang sebagai simbol ambisi besar Grup Lippo. Proyek raksasa yang berlokasi di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, ini diluncurkan dengan nilai investasi Rp287 triliun dan mencakup lahan sekitar 5.000 hektare.
Semula, Meikarta dipromosikan sebagai kawasan terpadu yang menggabungkan hunian, pusat bisnis, logistik, hingga teknologi finansial. Iklan besar-besaran dengan jargon “Aku mau pindah ke Meikarta” membanjiri media massa dan menelan biaya promosi hingga Rp1,7 triliun.
Pada awal 2018, Lippo menggandeng sembilan perusahaan asing asal Cina, Hong Kong, dan Singapura. Konsorsium ini menandatangani nota kesepahaman (MoU) senilai US$300 juta atau sekitar Rp4,5 triliun untuk mengembangkan Meikarta sebagai kota internasional berbasis logistik dan fintech.
Namun, ambisi besar itu tak berjalan mulus. Sejak diluncurkan, Meikarta dihantam berbagai persoalan serius. Kasus suap perizinan yang menyeret petinggi Grup Lippo ke penjara menjadi pukulan awal. Berlanjut dengan gugatan pailit, konflik dengan kontraktor, hingga berujung pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Putusan PKPU inilah yang menjadi titik balik. Konsorsium investor asing memilih hengkang.
Bubarnya konsorsium membuat Lippo harus menanggung sendiri beban pembiayaan proyek. Lippo Cikarang tercatat menggelontorkan dana sekitar Rp4,5 triliun untuk menjaga proyek tetap berjalan. Proyek tersendat dan tuduhan mangkrak kaburnya investor memaksa Lippo mengubah desain pengembangan Meikarta.
Rencana awal membangun 53 tower apartemen yang tersebar di tiga distrik dipangkas. Di distrik 3 tidak ada apartemen. Pembangunan difokuskan di Distrik 1 dan 2 sampai 2027. Situasi ini memicu keresahan konsumen. Jadwal serah terima unit yang molor hingga bertahun-tahun membuat ratusan pembeli menuntut pengembalian dana.
Sebagian besar konsumen yang menuntut refund adalah mereka yang mendapatkan unit di Distrik 2 dan 3. Pada Desember 2023, sekitar 100 konsumen bahkan menggelar aksi demonstrasi di DPR. Dampak finansial ke Grup Lippo Kisruh Meikarta turut mengguncang keuangan Grup Lippo. Pada 2020, Lippo Cikarang merugi hingga Rp3,65 triliun. Induk usahanya, Lippo Karawaci, juga menrugi Rp1,67 triliun hingga kuartal III 2022, terutama akibat anjloknya pendapatan dari segmen real estat.
CEO Lippo Group James Riady secara terbuka membantah anggapan Meikarta adalah proyek mangkrak. Ia menuding keterlibatan kontraktor asal Cina yang hengkang di awal proyek sebagai penyebab. Ia menegaskan komitmen menyelesaikan penyerahan sekitar 19.000 unit apartemen yang telah terjual, serta memastikan uang konsumen tidak hilang. Kementerian PKP mencatat 118 konsumen yang bersengketa dengan pengembang Meikarta, dengan total nilai mencapai Rp26,85 miliar.
Hingga saat ini, baru 102 orang yang telah menyerahkan berkas pembelian. Total nilai apartemen yang disengketakan oleh 102 konsumen tersebut mencapai Rp26,85 miliar. Nilai tiap unit apartemen bervariasi, mulai dari Rp145 juta hingga Rp676,61 juta.●
