Peluang News, Jakarta – Wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terus bergulir.
Pertemuan kedua tokoh itu diyakini akan terjadi pasca Pemilu 2024 lalu atau pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilpres. PDIP sendiri sudah memutuskan pertemuan Megawati dan Prabowo bisa dilakukan pasca putusan MK. Terlebih selama ini hubungan antara Megawati dan Prabowo baik-baik saja alias tidak ada masalah.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, komunikasi antara pihaknya dengan PDIP bakal lebih intens usai putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.
Dasco menuturkan tidak ada halangan untuk berkomunikasi antara capres Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Sebab, hubungan keduanya baik-baik saja.
“Pak Prabowo sangat menghormati Bu Mega. Dan saya pikir komunikasi-komunikasi lebih intens mungkin akan ditingkatkan setelah putusan MK,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/4/2024).
Dasco mengungkapkan Prabowo dan Megawati tidak pernah berselisih. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu direkonsiliasi dalam hubungan Prabowo dan Megawati.
Sementara itu, Dasco mengingatkan bahwa Prabowo sangat menghormati Megawati sebagai tokoh bangsa.
“Jadi, sebenarnya kalau ada yang ngomong rekonsiliasi saya pikir enggak ada yang perlu direkonsiliasi. Karena tidak pernah ada yang namanya perselisihan, yang namanya perpecahan antara kedua tokoh ini,” ujar dia.
Sebelumnya, politikus PDIP Aryo Seno Bagaskoro mengaku, tidak sependapat jika belum terlaksananya pertemuan antara Megawati dan Prabowo karena faktor bayang-bayang Presiden Joko Widodo.
Menurut Seno, PDIP menunggu semua tahapan di MK menyangkut perselisihan hasil Pilpres 2024, sebelum menentukan kapan Megawati dan Prabowo akan bertemu.
“Pada dasarnya, kami tidak diajarkan untuk bersikap isuk tempe sore dele (pagi tempe, sore kedelai). Berubah-ubah mengikuti tren semata. Dalam berpolitik idealnya konsisten pada prinsip dan sikap,” ujar Seno, Minggu (14/4/2024).
Dia menegaskan PDIP kini masih berfokus pada mengkritisi pelaksanaan Pemilu 2024, terutama pilpres yang banyak dianggap sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah.
PDIP masih menganggap Pemilu 2024 penuh dengan intervensi kekuasaan, pelanggaran etik hingga mobilisasi bantuan politik terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.
“Hantaman pada demokrasi yang demikian keras itu harus direparasi. Jadi fokus kami hari ini sedang ke sana. Baik melalui perlawanan hukum di MK dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), secara politik, maupun melalui jalur pelembagaan partai,” tambah Seno. []
