Peluang News, Jakarta-Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa hingga 21 Mei 2025, Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau hampir empat juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Program prioritas ini mencapai realisasi anggaran sebesar Rp3 triliun serta dilayani oleh 1.386 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat saat ini mencapai 3.977.514 orang, yang terdiri dari anak-anak sekolah mulai jenjang SD, SMP, SLTA dan sederajat, hingga ibu hamil.
Menurut Suahasil, pemerintah terus memantau realisasi program ini untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki akses terhadap gizi yang cukup.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dengan gizi yang baik,” tegasnya.
Awalnya, target penerima manfaat program MBG pada tahun 2025 ditetapkan sebanyak 17,9 juta orang. Namun, Suahasil menyebutkan bahwa target tersebut telah direvisi secara signifikan.
“Target telah dinaikkan menjadi 82,9 juta penerima pada kuartal keempat (Q4) tahun 2025,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa anggaran negara siap untuk memenuhi kebutuhan program ini, termasuk kemungkinan tambahan dana yang cukup besar.
“Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu Kepala Badan Gizi Nasional telah menyebutkan di DPR kebutuhan tambahan anggaran, di APBN kami tetap mensiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan yaitu sebesar Rp100 triliun jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima selama Q4-2025,” ujar Suahasil.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa rancangan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pelaksanaan Program MBG telah selesai disusun dan kini berada di Sekretariat Negara (Setneg).
“Terkait dengan Inpres yang sedang diajukan dan sekarang sudah ada di Setneg,” kata Dadan.
Ia menjelaskan bahwa rancangan Inpres tersebut telah melibatkan kementerian dan lembaga terkait dalam proses harmonisasi, termasuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Terkait dengan instruksi bagaimana lembaga lain bisa terlibat, mendapatkan perintah dari presiden agar lebih aktif terlibat dalam Program Makan Bergizi dengan fokus terhadap keamanan pangan,” paparnya.
Dadan menyebut bahwa Bapanas akan bertugas menyusun kebijakan keamanan dan mutu pangan, sementara BPOM akan mengawasi keamanan pangan olahan serta melakukan dukungan laboratorium dalam kasus kontaminasi atau keracunan.
“BPOM untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan keamanan pangan olahan serta memberikan dukungan laboratorium dalam kasus kontaminasi atau keracunan,” sambung dia.
Tak hanya itu, Kementerian Kesehatan juga turut mengambil peran penting.
“Kementerian Kesehatan menyediakan pedoman pengawasan terhadap higienis makanan dan dapur penyelenggara serta menyusun sistem deteksi dan respon cepat terhadap kejadian luar biasa keracunan pangan,” jelas Dadan.
Ia mengungkapkan bahwa rancangan Inpres ini telah disusun sejak 21 April 2025.
“Ini sudah kami masukkan ke dalam Inpres yang disusun tanggal 21 April 2025, dan sekarang sudah ada di Sekretariat Negara,” ucapnya.
Selain Inpres, BGN juga telah menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum jaminan keamanan dan mutu pangan serta penanganan KLB.
“Selain Inpres, kami sudah menyusun Perpres dan ini sudah hampir lengkap. Tapi ini sudah dalam pembahasan terkait jaminan keamanan dan mutu pangan, respon terhadap KLB keracunan pangan, pengembangan kapasitas keamanan pangan, manajemen risiko, peran pemerintah daerah,” pungkas Dadan.
