PeluangNews, Jakarta – Hari Buruh Internasional yang biasa disebut dengan May Day pada 1 Mei, di Indonesia ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui Keppres No.24 Tahun 2013.
Pada peringatan May Day 2025 nanti, rencananya akan digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, dihadiri sekitar 200.000 buruh dari seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir dan memberikan sambutan utama.
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC), Andi Gani Nena Wea, peringatan May Day kali ini sangat istimewa karena untuk pertama kalinya dalam 60 tahun, Presiden RI hadir langsung di tengah-tengah buruh.
“Massa buruh akan mulai memasuki kawasan Monas jam 8.00 pagi. Massa Buruh berasal dari Jabotabek, Jabar, Jateng dan Jatim juga perwakilan dari seluruh Indonesia. Hadir juga Perwakilan Buruh Migran dari Hongkong,” kata Andi Gani saat dihubungi, Minggu (27/4/2025).
Andi Gani mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang dinilai berpihak pada kaum buruh, seperti pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK yang melibatkan unsur pemerintah, buruh, pengusaha, dan akademisi.
Selain itu, dia memuji kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk Desk Pidana Ketenagakerjaan untuk membantu menyelesaikan masalah perburuhan.
“May Day 2025 sangat istimewa untuk Buruh Indonesia karena setelah 60 tahun baru kali ini Presiden RI hadir langsung,” kata Andi.
Dikatakan pula, aksi May Day kali ini juga dihadiri oleh Presiden Konfederasi Buruh Dunia, Akiko Gono, serta sejumlah tokoh buruh lainnya seperti Said Iqbal dari KSPI, Jumhur Hidayat dari KSPSI Pembaruan, dan Ely Rosita Silaban dari KSBSI.
Para peserta aksi menyuarakan enam tuntutan utama, antara lain pencabutan Omnibus Law/UU Cipta Kerja dan penghapusan sistem outsourcing yang dianggap merugikan buruh.
Mereka juga menuntut peningkatan upah yang layak, perlindungan terhadap buruh migran, serta perbaikan kondisi kerja yang lebih manusiawi.
Perayaan May Day 2025 di Monas menjadi momentum penting bagi kaum buruh Indonesia untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan pemerintah dan masyarakat luas. []
