Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan tarif listrik dan harga Pertalite serta Solar. Ini merupakan langkah strategis agar keuangan negara tidak terlalu berat.
Masyarakat mengeluhkan rencana pemerintah mengerek tarif listrik di tengah lonjakan harga komoditas energi. Setelah mendengar rencana Kementerian ESDM yang akan menyesuaikan tarif listrik dalam waktu dekat.
Menanggapi hal ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, rencana kenaikan tarif listrik dan harga pertalite ini bukan langkah yang tepat dan harus ditolak.
“Karena hal itu mengindikasikan adanya tindakan kekerasan ekonomi (violence of economy) yang dilakukan oleh negara, pada warga negaranya,” Ucap Tulus, Kamis (14/4/2022).
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan sinyal bahwa tarif listrik akan naik dalam waktu dekat. Hal ini untuk menghemat kompensasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp7 triliun sampai Rp16 triliun.
“Penyesuaian atau pengurangan penggunaan BBM dan tekanan APBN di sektor ketenagalistrikan, dalam jangka pendek rencana penerapan tariff adjustment 2022 ini untuk bisa dilakukan penghematan kompensasi Rp7 sampai Rp16 triliun,” ucap Arifin, Kamis (14/04/2022)
Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo buka suara soal rencana automatic tariff adjustment atau penyesuaian tarif listrik yang kabarnya akan dilakukan pada 2022.
Selanjutnya, Darmawan mengatakan, putusan akhir kebijakan itu bukan jadi wewenang PLN. Perseroan sudah menahan untuk tidak memberlakukan kenaikan tarif listrik sejak 2017, khususnya untuk pelanggan non-subsidi.
Total penjualan listrik PLN 1/5 untuk listrik subsidi, 3/4 atau sekitar 73 persen untuk listrik keluarga non-subsidi. Untuk itu automatic tariff adjusment di-freeze dari 2017
Menurut dia, PLN hanya sebagai operator sistem kelistrikan. Sejauh ini perusahaan pelat merah tersebut mendapat kompensasi biaya dari pemerintah untuk pelanggan non-subsidi, dan tagihannya dihitung tahunan.
