PeluangNews, Jakarta – Aksi unjuk rasa kembali terjadi di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Demo ini selain dilakukan kelompok mahasiswa juga buruh pimpinan Said Iqbal.
Unjuk rasa berlangsung ricuh. Massa memadati gerbang utama gedung itu, melemparkan bambu runcing dan botol air mineral ke arah pagar, serta membakar tumpukan sampah yang menimbulkan asap pekat ke udara.
“DPR hanya berpihak pada oligarki! Bubarkan DPR sekarang juga!” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando.
Seruan itu langsung dibalas gemuruh teriakan massa. “Revolusi! Revolusi! “DPR pengkhianat rakyat!”, dan “Kami tidak takut, rakyat lawan oligarki!” Kericuhan mulai pecah sekitar pukul 14.20 WIB. Lemparan botol, kayu, dan bambu runcing dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ke arah pagar DPR.
Situasi semakin panas saat beberapa orang menyalakan api dan membakar sampah di depan gerbang utama, menyebabkan asap hitam mengepul dari balik barikade beton.
Beberapa pedemo juga mencorat-coret tembok DPR dengan cat semprot. Coretan berupa tulisan “DPR Bungkam Rakyat”, dan simbol-simbol perlawanan terlihat jelas di sisi kiri dan kanan gerbang.
Sebelumnya, sekitar pukul 13.50 WIB, rombongan mahasiswa mulai berdatangan dari arah Jalan Gerbang Pemuda. Mereka mengenakan atribut kampus yakni almamater biru Universitas Pancasila, almamater biru tua dari Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), serta kaus ungu milik Universitas Tangerang Raya.
Di barisan depan, bendera Merah Putih, bendera organisasi mahasiswa, dan bendera ormas MKGR berwarna merah-oranye dikibarkan tinggi. Sambil berjalan menuju gerbang DPR, mereka menyanyikan lagu perjuangan “Buruh Tani” secara lantang.
Massa buruh juga menggelar aksi yang sama di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Unjuk rasa massa Partai Buruh pimpinan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, menyinggung kasus dugaan korupsi yang menjerat Wamenaker Emanuel Ebenezer atau Noel.
Menurut Iqbal, praktik korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan bukanlah hal baru. Menurut dia, banyak proses perizinan yang diterbitkan Kemnaker rawan disalahgunakan oleh pejabat di dalamnya.
“Kita ingin kasus Noel ini tidak terulang. Itu Kemenaker gudangnya korupsi. Izin agen outsourcing itu potensi korupsi. Izin TKA potensi korupsi. Izin sertifikasi K3 potensi korupsi. Banyak perizinan di Kemnaker itu ada kaitan berkelindan dengan perusahaan,” kata Iqbal di sela-sela aksi.
Dia mengemukakan kasus dugaan korupsi di Kemenaker harus dijadikan pelajaran agar tidak ada lagi pejabat yang melakukan praktik serupa.
Salah satu cara, kata Said, adalah dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
“Itu gudangnya korupsi. Maka harus ada pembuktian terbalik, harus ada perampasan aset. Kunci masuknya agar tidak ada Noel-Noel yang lain atau memperkecil adalah RUU Perampasan Aset disahkan,” ujar Iqbal.
Iqbal menambahkan, praktik korupsi di Kemenaker berdampak langsung pada kondisi pekerja. Biaya tambahan akibat pungutan dalam perizinan, akan menambah beban perusahaan dan berujung pada kenaikan biaya yang dikeluarkan buruh.
“Kalau ada korupsi, kan biaya sertifikasi K3 naik, biaya outsourcing naik, biaya TKA naik. Itu namanya overhead cost di perusahaan. Maka labor cost, biaya buruh ditekan. Berarti kalau ada korupsi, kita semua buruh itu tidak sejahtera,” ucap Said Iqbal.
Beberapa waktu lalu DPR RI juga digeruduk puluhan ribu massa. Mereka memprotes tunjangan dan keistimewaan yang diberitakan kepada anggota DPR, terlebih di tengah rakyat tengah mengalami kesusahan ekonomi. []