Realisasi pembiayaan korporasi masih terhambat perubahan peraturan pemerintah.
REALISASI anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp431,54 T (triliun) per 25 November 2020, atau 62,1% dari pagu Rp695,2 T. Belum maksimalnya capaian tersebut terutama karena pinjaman dan Penyertaan Modal Negara yang tak kunjung diberikan kepada BUMN.
Realisasi tersebut terdiri atas anggaran kesehatan Rp40,32 T, perlindungan sosial Rp207,8%, sektoral kementerian/lembaga Pemda Rp36,25 T, dukungan UMKM Rp98,76 T, insentif usaha Rp46,4 T, dan pembiayaan korporasi Rp2 T. Adapun realisasi anggaran kesehatan telah mencapai 41,2% dari pagu Rp97,9 T. Terdiri dari insentif nakes pusat dan daerah Rp5,55 T, santunan kematian nakes Rp40 M (miliar), gugus tugas Covid-19 Rp3,22 T.
Belanja penanganan Covid-19 Rp25,03 T, bantuan iuran JKN Rp2,7 T, dan insentif perpajakan kesehatan Rp3,78 T. Realisasi anggaran perlindungan sosial telah mencapai 88,9% dari pagu Rp233,69 T. Capaian tersebut mencakup Program Keluarga Harapan Rp36,71 T, kartu sembako Rp39,71 T, bantuan sembako Jabodetabek Rp6,44 T, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp33,33 T, dan kartu pra kerja Rp19,9 T.
Selanjutnya, diskon listrik Rp9,74 T, BLT Dana Desa Rp19,17 T, bansos tunai penerima sembako Rp4,5 T, dan bansos beras bagi penerima PKH. Bantuan subsidi gaji Rp28,15 T, subsidi kuota Kemendikbud Rp3,31 T, dan subsidi gaji guru honorer Kemendikbud Rp1,57 T.
Realisasi bantuan sektoral K/L dan Pemda mencapai 54,9% dari pagu Rp65,97 T. Rinciannya, untuk program padat karya Rp16,57 T, insentif perumahan Rp70 M, pariwisata Rp1,05 T, dan Dana Insentif Daerah Pemulihan Ekonomi Rp4,95 T. Anggaran pada pos itu juga direalisasikan untuk Dana Alokasi Khusus Fisik Rp7,29 T, pinjaman daerah Rp1,32 T, bantuan operasional pesantren Rp2,58 T, perluasan PEN Kemen-PUPR Rp1,23 T, dan peta peluang investasi Rp3 M.
Untuk KLHK food estate & mangrove Rp280 M, dampak Covid naker Rp410 M, program da’i sertifikat dan Bantuan operasional Kemenag Rp30 M, ATR/BPN Rp10 M, dan perluasan PEN Kementan Rp470 M. Dukungan UMKM telah mencapai 85,27% dari pagu Rp115,82 T. Realisasi insentif usaha 38,47% dari pagu Rp120,6 T. Pembiayaan korporasi baru 3,27% dari pagu Rp61,2 T.
Realisasi pembiayaan korporasi, kata Direktur Riset Center of Reform on Economics, Piter Abdullah Redjalam, masih terhambat perubahan peraturan pemerintah. Terlebih utamanya pembiyaan tersebut disalurkan dalam bentuk program penjaminan, setoran modal, hingga bentuk bantuan lainnya kepada perusahaan pelat merah. Contohnya, pemerintah kini masih merevisi PP terkait PT Sarana Multi Infrastruktur.
Dengan perubahan itu, BUMN dimaksud akan mendapatkan mandat yang lebih banyak membantu pemerintah daerah. Perubahan juga dilakukan terkait aturan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia agar bisa memberi jaminan ke proyek non-infrastruktur. Piter menilai proses perubahan aturan tersebut begitu lama dan menghambat realisasi PEN untuk korporasi.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyebutsegera mencairkan pinjaman PEN kepada lima BUMN sebesar Rp19,65 T pada pekan ketiga bulan November 2020. Yakni Garuda Indonesia Rp8,5 T, Kereta Api Indonesia Rp3,5 T, PTPN Rp4 T, Krakatau Steel Rp3 T, dan Perumnas Rp650 M. Sementara itu, dana talangan untuk PT Perusahaan Pengelola Aset sebesar Rp10 T belum dirincikan jelas waktu pencairannya. PMN akan diberikan untuk Hutama Karya Rp7,5 T, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp6 T, Permodalan Nasional Madani Rp1,5 T, Pengembangan Pariwisata Indonesia Rp500 M, dan PPA Rp5 T.●(Fauzian)
