PeluangNews, Jakarta – Penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program makan bergizi gratis (MBG) dinilai sudah sangat baik.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hal tersebut di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, lanjut dia, tidak perlu memindahkan anggaran MBG yang tidak terserap maksimal untuk diberikan kepada sejumlah program lainnya.
“Kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut.
Luhut kemarin menggelar rapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor DEN.
Salah satu topik yang dibahas dalam rapat adalah berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Luhut mengingatkan soal serapan anggaran kepada Dadan.
“Itu kami ingatkan tadi sama Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak terserap,” ujar Luhut.
“Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran. Dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah,” tambahnya.
Sejalan dengan arahan Menkeu, Luhut menilai serapan anggaran MBG bisa mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
“Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi,” ucap Luhut.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengutarakan, saat ini serapan anggaran untuk MBG secara keseluruhan sudah mencapai Rp 21,64 triliun hingga 3 Oktober 2025.
“Jadi sudah mencapai 34% untuk secara keseluruhan, tetapi untuk bantuan pemerintah makan bergizinya Rp 18,63 triliun, itu sudah mencapai 37% penerima manfaat makan bergizi,” kata Dadan.
Sebelum ini Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengutarakan, bakal mengalihkan anggaran program MBG ke program lain, termasuk dialihkan ke program bantuan pangan beras 10 kg, jika tidak terserap dengan baik.
“Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang dua kali 10 kilogram beras,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini.
Hal ini dikatakan Luhut menyusul rencana patroli ke sejumlah kementerian/lembaga untuk memonitor penyerapan anggaran.
Purbaya menyampaikan bahwa pengalihan anggaran bisa membuat durasi pemberian bantuan pangan beras lebih panjang.
Kebijakan ini sejatinya bukan untuk menegur BGN, melainkan untuk membantu penyerapan. Jika BGN mampu menyerap dengan baik, hal itu akan jauh lebih baik. []
