Sosialisasi dana bergulir di Tanjung Selor-Foto: Istimewa.
TANJUNG SELOR—Sulowati Hadi, seorang pelaku UKM, perajin rotan di Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk mengambil bahan rotan berkualitas di perbatasan.
Satu-satunya transportasi adalah pesawat udara. Dia juga harus mengambil kulit dari Surabaya untuk produk tas kulit. Belum lagi biaya produksi lain membayar karyawan yang kerja siang dan lama.
“Omzet kotor kami memang puluhan juta rupiah per bulan. Tetapi lebih dari separuhnya habis untuk biaya produksi, bahkan bisa sampai 70 persen,” ungkap Sulowati, ketika dihubungi Peluang, Jumat (24/8/2018) melalui sambungan telepon.
Untuk itu sebagai salah satu pelaku UKM di Kaltara, dia menyambut baik adanya dana bergulir yang akan diberikan ini Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB -KUMKM), yang mengajak lembaga-lembaga perantara (perbankan dan lembaga penjamin) Provinsi Kalimantan Utara untuk menyalurkan dana bergulir sebesar Rp100 miliar. Dana itu disiapkan LPDB-KUMKM untuk pelaku KUMKM provinsi paling muda itu.
“Kami akan menggunakan dana itu salah satunya untuk pengembangan produksi, yang saat ini hanya masih mampu membuat 20 hingga 25 tas rotan per bulan. Dengan meningkatkan produksi, maka biaya produksi baru bisa ditutupi,” ungkap Sulowati.
Dalam sebuah acara sosialisasi dana bergulir di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Direktur LPDB-KUMKM Braman Setyo mengatakan, dana Rp100 miliar ini dialokasikan ke lembaga-lembaga perantara itu. “Lembaga-lembaga perantara ini lalu menyalurkannya ke pelaku KUMKM,” ucapnya, Kamis (23/8/2018)
Menurut Braman, dialokasikannya dana bergulir tersebut kepada lembaga perantara untuk memudahkan para pelaku KUMKM. Braman mengkritisi, sebelumnya para pelaku usaha ini yang mendatangi LPDB-KUMKM di Jakarta, bukan melalui lembaga perantara.
“Saya tidak mau ini terjadi lagi. Saya ingin para pelaku KUMKM ini mengajukan pinjaman ke LPDB dengan menggunakan pola satu yaitu ke Dinas Koperasi atau pola kedua yaitu ke lembaga penjamin. Dua pola ini akan menghemat biaya. Kalaupun ada persyaratan yang kurang kan tinggal dibenahi di sini, di Bulungan,” tegas Braman.
Pihaknya berharap, seminggu setelah pertemuan ini, para lembaga perantara kembali bertemu dengan LPDB-KUMKM di Jakarta. Tujuannya, agar bisa diketahui berapa dana yang akan dialokasikan dan untung ruginya jika ikut bermitra.
Menurut Braman, selama tiga tahun terakhir baru Rp17 miliar dana bergulir tersalurkan di sini. Tahun ini diharapkan naik menjadi Rp100 miliar karena atas permintaan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie.
“Ini menjadi bentuk keseriusan LPDB mengingat masih ada dana bergulir lebih dari 1 triliun rupiah belum terpakai. Jumlah ini cukup besar. Karenanya, perlu disalurkan kepada provinsi yang masih sedikit menerima dana bergulir,” kata Braman.
Teknisnya, kata Braman, nanti UMKM dan koperasi yang bakal menerima akan diseleksi oleh Disperindagkop-UMKM bersama tim yang dibentuk. Sementara yang di kabupaten/kota, melalui Disperindagkop masing-masing.
“Penyaluran dana ini merupakan program Kementerian Koperasi dan UKM, dulu disalurkan langsung dari kementerian. Tapi sekarang sudah ada LPDB maka lewat LPDB. Karena kita belum punya struktur di daerah, maka kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi di daerah,” lanjutnya
Mengenai besaran pinjaman modal yang bisa diberikan, kata Braman, bervariasi. Tergantung dari jenis dan kapasitas usaha. Bisa puluhan juta hingga maksimal Rp 10 miliar. Teknisnya nanti Dinas Koperasi yang menyeleksi.
Menurut dia, besaran dana bergulir Rp100 miliar itu sesungguhnya masih kurang. Terlebih ia melihat para pelaku UMKM dan koperasi selama ini selalu patuh membayar cicilan. Tak sedikit, pelaku usaha yang sama mengajukan kembali pinjaman.
Dana bergulir Rp100 miliar itu pasti tersalurkan semua. Tapi lihat saja nanti kalau perkembangannya bagus, bisa minta tambah lagi dananya ke LPDB,” ujar Braman.
Mengenai besaran pinjaman modal yang bisa diberikan, kata Braman, bervariasi. Tergantung dari jenis dan kapasitas usaha. Bisa puluhan juta hingga maksimal Rp 10 miliar. Teknisnya nanti Dinas Koperasi yang menyeleksi.
Bunga yang dikenakan, tambahnya, sangat kecil. Yaitu hanya 4,5 persen per tahun. Dan berupa bunga menurun. “Padahal lewat bank atau lembaga penyalur seperti BPR atau bank daerah, mungkin bisa lebih sedikit. Bisa sampai 9 persen hingga 12 persen per tahun. Karena kan ada biaya-biaya di mereka,” papar Braman.
Kaltara Punya 20 Ribuan Pelaku UMKM
Sementara itu, Kepala Disperindagkop dan UMKM Kaltara Hartono menambahkan, untuk menyeleksi UMKM dan koperasi yang bisa mendapatkan bantuan dalam bentuk pinjaman melalui program dana bergulir ini, nanti pihaknya bersama Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk, akan melakukan seleksi dan juga verifikasi.
“Di Kaltara ada sekitar 20 ribuan pelaku UMKM. Tidak mungkin semuanya bisa terakomodir, sehingga perlu ada seleksi, verifikasi. Nanti kita bentuk Pokja,” kata Hartono.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2018 sebanyak 50,35 ribu (7,09 persen). Pada September 2017 penduduk miskin berjumlah 48,56 ribu (6,96 persen). Itu berarti jumlah penduduk miskin bertambah 1,8 ribu orang atau meningkat 1,83 persen.
BPS juga menyebutkan, salah satu cara mengatasi kemiskinan ialah meningkatkan jumlah pelaku usaha UMKM. Berdasarkan statistik pada 2016 jumlah pekerja di Kaltara di sektor UMKM ini 11,2 ribu orang dan berada dalam peringkat paling bawah, bandingkan dengan Jawa Timur yang berada di peringkat paling atas dengan daya serap 11 juta pekerja.
Tas anyaman rotan Malinau, kerajinan jadi ikon Kalimantan Utara.-Foto: Humas Kabupaten Malinau.Pertumbuhan perekonomian di Kaltara pada Triwulan II Tahun 2018 sebesar 4,63 persen dibanding triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.
Sementara perekonomian yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku mencapai Rp 20,98 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 14,08 triliun.
Meningkatkan dan memperbaiki UMKM ini rupanya disadari Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. Pada akhir 2017 lalu, dia mengungkapkan, Pemprov Kaltara telah mengajukan permintaan bantuan pinjaman modal atau dana bergulir ke pusat, dalam hal ini lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), melalui Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM untuk disalurkan kepada pelaku UKM (van).
