Ekonomi berbasis syariah di tanah air diprediksi bakal terus tumbuh signifikan, ditandai data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merilis pertumbuhan kredit perbankan syariah yang lebih tinggi dibanding perbankan konvensional, per September 2021. Kendati kehadirannya, relatif baru, namun perniagaan pola syariah telah menjadi preferensi bagi masyarakat sehingga pertumbuhannya sangat pesat dengan potensi pasar yang sangat besar pula.
Lantaran itu, pemerintah dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Seperti diungkapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu, bahwa lembaga ekonomi serta keuangan syariah telah menjadi gaya hidup masyarakat karena bersifat inklusif. Ia meminta literasi keuangan syariah ditingkatkan karena pertumbuhannya secara nasional masih rendah.
Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang sejak berdirinya berorientasi pada pelayanan permodalan UMKM dan Koperasi tak urung juga mengikuti tren tersebut dengan berdirinya Direktorat Pembiayaan Syariah.
Tahun ini, misalnya, direktorat yang berdiri sejak 2017 itu, mendapat target penyaluran syariah Rp900 miliar, atau 50% dari total target pembiayaan LPDB-KUMKM tahun 2022.
Porsi pembiayaan yang relatif besar itu, kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo merupakan komitmen dalam memberdayakan ekonomi masyarakat terutama di kalangan masyarakat non-ribawi LPDB-KUMKM, kata dia, akan selalu siap mendukung peningkatan ekonomi syariah melalui pengembangan ekosistem halal value chain bersama mitra-mitra koperasi di Indonesia melalui penyaluran dana bergulir.
Hal ini tercermin dari hasil kolaborasi yang dijalankan dengan Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Koperasi Syariah Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP) Sunan Drajat Lamongan yang membentuk ekosistem bisnis dari 17 pondok pesantren besar di Jawa Timur.
“Ini adalah wujud nyata dari kolaborasi itu untuk meningkatkan ekonomi pesantren, karena ternyata banyak kajian bahwa ekonomi pesantren dan kemandirian pesantren sangat luar biasa potensinya, dan menurut saya sudah tidak perlu ada kajian, sudah cukup dan sekarang aksinya,” ujar Supomo saat peresmian Toserba KSBP Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur, Rabu (19/4/2022) lalu.
Saat ini, LPDB-KUMKM bersama dengan Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan KSBP Sunan Drajat tengah menjalankan ekosistem bisnis dalam mensinergikan bisnis antar pondok pesantren di Jawa Timur yang akan menjadi role model atau percontohan pengembangan bisnis pesantren melalui koperasi untuk wilayah lain di Indonesia.
Lantaran itu, LPDB-KUMKM mempertegas dukungannya, karena ekonomi pesantren yang pastinya berpola syariah punya potensi besar. “Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia melompat jauh dan kami akan mengikuti lompatan ini,” tegas Supomo.
Halal Value Chain
Dalam konteks penerapan jaringan produksi halal tersebut, sebelumnya pada Selasa (22/3/2022) LPDB-KUMKM menggelar kerja sama dengan Kopontren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan tema Korporatisasi Pertanian Dalam Mendukung Ekosistem Halal Value Chain Berbasis Koperasi Pondok Pesantren. Acara tersebut dihadiri Wapres Ma’ruf Amin yang memberikan dukungan positif atas terlaksananya kegiatan tersebut.
Upaya ke arah pemberdayaan ekonomi petani itu, kata Wapres, hanya tinggal bergantung pada kemauan para pengelola kopontren karena pemerintah sudah menyiapkan berbagai kemudahan, baik manajemen maupun permodalan. Apalagi saat ini, sistem digitalisasi pertanian yang dipergunakan oleh Kopontren Al-Ittifaq mampu meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, juga bermanfaat dalam mengatasi masalah lingkungan dan pengaruh perubahan iklim.
“Saya mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren sebagai salah satu ikhtiar untuk menyejahterakan masyarakat,” kata Wapres Ma’ruf Amin.
Perkembangan Kopontren Al-Ittifaq, lanjut Wapres, tidak terlepas dari peran dua Lembaga, yaitu LPDB-KUMKM dan Bank Indonesia. Khusus untuk LPDB-KUMKM, Wapres mendorong adanya penguatan terkait peningkatan alokasi dana kelolaan LPDB-KUMKM.
“Permodalan ini terus kita kembangkan dan supaya LPDB-KUMKM juga diperkuat, begitu juga BSI dan BI jadi fasilitator. Kementerian Koperasi dan UKM akan mengambil peran lebih jauh dengan berbagai dinas di masing-masing provinsi untuk pengembangan koperasi pertanian,” ungkap Wapres.
Pernyataan Wapres diperkuat pula oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki yang menegaskan pihaknya telah mengajukan kepada Kementerian Keuangan agar alokasi dana untuk LPDB-KUMKM ditambahkan dengan minimum memiliki dana kelola Rp20 triliun, dari alokasi pada 2022 ini hanya Rp1,8 triliun.
“Jika dana kelolaan LPDB-KUMKM bertambah, akan semakin banyak Kopontren yang bisa diperkuat permodalannya untuk menjadi agregator dan off-taker produk-produk rakyat, bukan hanya pertanian, tetapi juga produk-produk lainnya,” tuturnya, seraya menambahkan Kopontren Al-Ittifaq telah mendapatkan pembiayaan lewat LPDB-KUMKM untuk perkuatan modal dengan pembiayaan dana bergulir sejak 2020.
Dengan pembiayaan ini, Kopontren Al-Ittifaq telah berhasil menjadi role model koperasi yang dapat memajukan desa karena kemampuannya dalam menjalankan ekosistem korporatisasi pertanian yang memiliki nilai tambah. Mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran produk dengan prinsip dan nilai syariah yang mendukung terciptanya rantai nilai halal berbasis koperasi pondok pesantren.
Selain permodalan, LPDB-KUMKM juga memberikan pendampingan, mulai dari laporan keuangan, teknik, hingga marketingnya untuk memperluas pasar. Namun, kata Supomo, sesuai arahan Menkop Teten, LPDB-KUMKM tidak boleh asal memberikan pembiayaan, tetapi harus melakukan pendampingan dan membantu business plan hingga memastikan setiap koperasi penerima dana bergulir berkembang dan berdaya saing
Dalam menduplikasi pengembangan ekonomi umat melalui koperasi, Supomo menegaskan LPDB-KUMKM akan terus mendorong koperasi pondok pesantren di berbagai daerah untuk mengakses pembiayaan dana bergulir, sebab saat ini adalah momentum peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. (Irsyad Muchtar)
