Acara pisah sambut antara pimpinan LPDB-KUMKM lama dan baru pada Senin (9/3/2020) siang itu berlangsung meriah. Tidak hanya dihadiri segenap karyawan, juga sejumlah kolega mitra perbankan serta para wartawan media cetak dan online. Direktur Utama baru itu adalah Supomo, nama yang tidak asing di kalangan pelaku KUMKM. Maklum pria kelahiran Lumajang 30 Maret 1963 ini cukup lama berkecimpung dengan pelaku UMKM saat masih menjabat direktur di PT Bahana Artha Ventura. Pria yang dipercaya menjabat komisaris di berbagai perusahaan modal ventura daerah ini resmi menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggantikan Braman Setyo yang sudah memasuki masa pensiun. Sebelumnya serah terima jabatan di Auditorium Gedung LPDB-KUMKM itu, pagi pukul 10.00 Supomo dilantik oleh Menkop dan UKM Teten Masduki dan saat itu kepada pers, ia menyatakan segera langsung menyiapkan sejumlah program strategis. Apa saja program yang akan digulirkan sosok yang mengaku takdir hidupnya seolah hanya untuk mengurusi UKM, berikut wawancara dengan sarjana Akuntansi Universitas Airlangga (1986) dan Magister Manajemen UPN Veteran Jatim (2006) yang tampak selalu bersahaja ini.
PERTAMA, SELAMAT ATAS PELANTIKAN BAPAK SEBAGAI DIREKTUR UTAMA LPDB-KUMKM YANG BARU, APAKAH BAKAL ADA PERUBAHAN MANAJEMEN MENDASAR DI LEMBAGA INI ?
Semua akan berjalan seperti biasa, hanya saja saya ingin LPDB-KUMKM segera menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran dana bergulir yang jelas. SOP itu di antaranya menyiapkan persyaratan yang ramah bagi pelaku Koperasi dan UMKM. Kemudahan itu tidak akan mengenyampingkan independen dan prudent tadi. Selain itu, saya akan mengajak stakeholders terkait terutama di daerah untuk bersinergi dalam membantu pelaku koperasi dan UMKM mendapatkan modal usaha melalui pinjaman/pembiayaan dana bergulir. Kita perlu kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, karena gak mungkin cuma satu tangan di Jakarta. Dengan keberadaannya saat ini LPDB-KUMKM gak mungkin menjangkau pelosok yang jauh, karena itu, kita harus membuka diri.
SELAMA INI LPDB-KUMKM MEMANG SULIT MENJANGKAU KUMKM DI PELOSOK DAERAH, APAKAH BAPAK BAKAL AJUKAN STATUS KHUSUS LEMBAGA INI AGAR PUNYA CABANG DI DAERAH ?
Saya belum tahu kewenangan siapa soal pendirian cabang LPDB-KUMKM di daerah, karena yang saya tahu lembaga ini berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM. Tetapi kalau dibutuhkan untuk percepatan maka cabang di daerah itu perlu banget. Kalau gini-gini aja ya gak apa-apa, tapi kalau bisa lebih ya harus ada kantor cabang di daerah. Apalagi jika merujuk pengalaman saya selama ini di daerah, maka yang jadi tantangan terbesar itu adalah masalah pendampingan pelaku KUMKM di daerah. Karena pendamping inilah yang nanti akan membimbing sekaligus mengawasi para mitra usaha tersebut. Yang saya amati selama ini LPDB-KUMKM masih lemah di sektor pendampingan di daerah itu karena memang tidak punya cabang. Dengan kemudahan teknologi yang ada saat ini saya harapkan kendala itu bisa kita atasi.
PEMBENAHAN INTERNAL YANG BAPAK ANGGAP MENDESAK ?
Saya akan konsen terhadap masalah kredit macet atau NPL. Dan untuk menekan angka NPL itu dilakukan dengan memperkuat pendampingan pelaku KUMKM, baik sebelum mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM, maupun sesudah. Selama ini isunya NPL di LPDB-KUMKM itu tinggi. Jadi kita harus sadar diri bahwa itu tidak baik, kalau banyak yang macet terus dana bergulir berikutnya berkurang. Ini gak boleh dibiarkan dan akan jadi konsentrasi saya.
TAHUN INI PAGU PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM RP1,85 TRILIUN DENGAN 100% PEMBIAYAAN UNTUK KOPERASI, APAKAH BAKAL ADA PERUBAHAN ?
Koperasi akan menjadi sektor prioritas dalam mendapatkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir karena sektor ini memang harus berkembang dan tidak melulu besar secara kuantitas. Tapi koperasinya harus yang baik dan memang memenuhi syarat. Tidak bisa mentang-mentang koperasi lalu harus diberi dana bergulir. Padahal di luar perkoperasian, ada lembaga lain mengayomi UMKM yang jumlahnya tidak banyak tapi kualitasnya bagus. Pengalaman saya di ventura, kami membina UMKM kebun sawit yang kecil dan kita bekerja sama dengan lembaga setempat yang mengayominya.
BERARTI KE DEPAN INI LPDB-KUMKM BAKAL BEKERJA SAMA DENGAN SEJUMLAH LEMBAGA BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE DI BERBAGAI DAERAH ?
Ya semacam itu. LPDB-KUMKM tidak mungkin bekerja hanya dengan satu tangan di Jakarta, kita harus menjangkau mereka, UMKM yang kecil-kecil itu dan kita harus membuka diri.
BAGAIMANA DENGAN RESPON MENTERI KOPERASI DENGAN IDE PENGEMBANGAN KE DAERAH ITU ?
Jujur saja, waktu saya ‘jual diri’ (assessment-red) untuk memimpin lembaga ini, sudah saya sampaikan ide tersebut kepada Pak Menteri. Ternyata beliau setuju. Intinya saya sampaikan LPDB-KUMKM gak bakal bisa jalan sendirian. Saya juga tidak akan menutup kerja sama dengan lembaga lain karena saya tidak mungkin bekerja sendirian, memimpin LPDB-KUMKM hanya dari Jakarta sementara wilayah kerja terbentang luas dari Sabang sampai Merauke.
ATAU ADA INSTRUKSI BARU DARI MENTERI ?
Pak Menteri hanya bilang tidak pinjaman harus semua koperasi. Kan judulnya Kementerian Koperasi dan UKM. Masa, mengurusi koperasi saja, UKM nya tidak. Saya kebetulan pernah kerja sama dengan koperasi mengurusi pembiayaan ultra mikro (UMi). Saya tidak punya tangan untuk menjangkau yang kecil-kecil itu ke daerah terpencil, maka saya menggunakan koperasi dan hasilnya cukup bagus dan terus jalan sampai kini. (Irm)
