hayed consulting
hayed consulting
octa vaganza

Lima Provinsi Rawan Kecurangan Pada Pilkada 2024

Lima Provinsi Rawan Kecurangan Pada Pilkada 2024/Dok. Peluang News-Hawa

Peluang News, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja mengungkapkan, setidaknya terdapat lima provinsi di Indonesia yang terdeteksi memiliki tingkat kerawanan kecurangan tertinggi pada Pilkada 2024.

“Jadi, yang patut kita waspadai ialah ada lima provinsi dengan kerawanan tertinggi pada tahapan pencalonan kampanye dan pungut hitung,” kata Bagja di kawasan Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Adapun kelima provinsi tersebut di antaranya Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan (Sulsel), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim) dan Sulawesi Tengah (Sulteng).”

Selain itu, Rahmat mengungkapkan bahwa Bawaslu telah memetakan 16 persen kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tertinggi, termasuk Kabupaten Malang, Fakfak (Papua), Bangkalan, Bulukumba, Baubau, dan Manggarai Timur.

Tak hanya itu, ia juga memaparkan sejumlah isu strategis yang terjadi pada periode Pemilu dan Pilkada 2024.

Yang pertama yaitu isu mengenai mentalitas aparat pemerintah karena pilkada dilaksanakan secara serentak.

“Kemudian, mengenai praktek politik uang, lalu dukungan publik, dan massa. Ada keamanan, ancaman, kekerasan berupa verbal maupun fisik kepada penyelenggara pemilu pilkada ataupun yang lain,” paparnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan agar peningkatan kapasitas kinerja bagi pengawas dan penyelenggara harus tingkatan.

“Termasuk bagi tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS),” ucapnya.

Sementara mengenai hak memilih dan dipilih, layanan bagi pemilih, lanjut Bagja, para penyandang disabilitas dan kelompok minoritas harus terus diperhatikan dan ditingkatkan.

Tak lupa, ia juga menyoroti terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70 terkait Pilkada 2024.

“Lalu, mengenai bencana alam dan distribusi logistik mengingat negara Indonesia ialah negara kepulauan jadi harus memperhitungkan bagaimana distribusi logistik ke seluruh wilayah,” terang Bagja.

“Jadi, hal-hal ini lah yang perlu kita perhatikan bersama dalam penyelenggaraan pilkada, baik bagi peserta maupun penyelenggara,” imbuhnya.

pasang iklan di sini