Penelusuran Pandora Papers terhadap nama tertentu bukan soal berani atau tidak, tapi harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tusi) lembaga. Dalam laporan tersebut dicatut setidaknya 35 pemimpin negara dan ratusan pejabat hingga artis dunia.
VIRALNYA laporan Pandora Papers, terkait dugaan pencucian uang—yang di dalamnya terdapat dua Menteri Koordinator Indonesia—ditanggapi pihak kompeten dengan serius. Berbeda dengan heboh Panama Papers, rilis penggelapan pajak yang melibatkan sejumlah pemuka negeri ini sepertinya dianggap angina lalu. Riak sebentar di permukaan, tanpa upaya pengusutan, dan kelanjutannya business as usual.
Pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan masih mendalami laporan Pandora Papers terkait dugaan pencucian uang. Namun, “Kami tak melakukan penyelidikan secara spesifik kepada dua pejabat (Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan) yang namanya muncul dalam Pandora Papers,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.
Seperti sudah dan mudah diduga, “Kami tidak concern terhadap satu atau dua nama tertentu. Jadi, kami mendalami keseluruhan. Bisa jadi nominee, bisa jadi nama tertentu terkait WNI misalnya,” ujar Ivan pada acara Newscast CNN TV (26/10).
Pihaknya berjanji akan menelusuri suatu hal berdasarkan laporan yang diterima dari penyedia jasa keuangan. Sebagai gambaran, penyedia jasa keuangan secara sukarela menelusuri terkait data yang ada di Pandora Papers.
Setelah penyedia jasa keuangan melaporkan ke PPATK, jika menemukan hal yang janggal; PPATK akan melakukan pendalaman berdasarkan laporan dari penyedia jasa keuangan tersebut. “Jadi, penyedia jasa keuangan secara volunteer melakukan semacam upaya penelusuran terkait data yang keluar di Pandora Papers dan dilaporkan ke PPATK bila ada (yang janggal) dan berdasarkan itu PPATK melakukan pendalaman,” ujar Ivan.
Pihak PPATK juga siap melakukan pedalaman berdasarkan basis data yang ada. Sejauh ini, sudah ada 250 juta data yang masuk dan sedang didalami. “Jadi, kami akan cross check apakah data Pandora Papers relevan dengan data base PPATK; bila ada kami perdalam,” kata Ivan.
Jika basis data PPATK cocok dengan informasi Pandora Papers dan ditemukan dugaan tindak pidana pencucian uang, maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan temuan ke penyidik seperti pihak kepolisian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Penelusuran Pandora Papers terhadap nama tertentu bukan soal berani atau tidak, tapi harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tusi) lembaga. “Ini bukan tentang berani tidak berani, ini sekali lagi tentang tusi PPATK. PPATK berdasarkan laporan yang diterima dari penyedia jasa keuangan akan melakukan pendalaman,” tutur Ivan memastikan.
Adalah Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) yang merilis Pandora Papers atau laporan skandal pajak terbesar dunia pada Minggu (3/10). Dalam laporan tersebut dicatut setidaknya 35 pemimpin negara dan ratusan pejabat hingga artis dunia. Laporan investigasi tersebut melibatkan 600 jurnalis dari berbagai media. Laporan dibuat berdasarkan bocoran 11,9 juta dokumen dari 14 perusahaan jasa keuangan di seluruh dunia. Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terseret dalam daftar tersebut. Dalam laporan itu disebutkan, Luhut sempat menjabat di salah satu perusahaan cangkang (shell company) yang terdaftar di Panama.●
