INI baru kabar menarik tentang BPJS. Warga Kabupaten Lahat, Sumsel, warganya cukup menggunakan KTP dan KK untuk berobat. Dari mana biayanya? Ditanggung langsung dari APBD. Kebijakan ini menyusul kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Meskipun tidak menggunakan BPJS Kesehatan, mereka yang terpaksa rawat jalan ke RSMH Palembang juga tetap bisa menggunakan KTP dan KK,” ujar Wakil Bupati Lahat, H. Haryanto.
Ada petugas yang ditunjuk untuk mengurusnya. “Jadi, RS rujukan langsung klaim ke Pemkab Lahat,” ujar Haryanto. Hitung-hitungannya, tahun 2018 sebanyak 168.385 jiwa terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Dari data Dinas Kesehatan Lahat diketahui, jumlah tersebut meningkat jadi 200 ribu jiwa pada 2019. Biaya yang harus disetorkan sebesar Rp46 miliar.
Dengan model KTP dan KK, cukup yang sakit saja yang dibayar. “Lebih baik uang tersebut kita gunakan untuk keperluan lain masyarakat,” ucap Haryanto. Nekad? Tidak juga. Pemkab pasti sudah memperhitungkannya secara cermat. Lahat membuktikan kebijakan BPJS tak perlu dipatuhi. Kalau Lahat saja bisa, sudah semestinya kabupaten lain mengembangkan kebijakan serupa, bukan?
Corry Yuniarlis
Bukittinggi, Sumatera Barat
