Udara pagi di langit Yogyakarta masih terasa sejuk ketika Pak Lafran datang ke kantor kami di kawasan Malioboro. Lelaki berusia 60-an tahun berperawakan kecil namun dengan tubuh masih tegap berotot itu turun dari sepeda ontelnya, lalu menghambur ke arah saya, mulutnya tampak bersungut-sungut. Ada kemarahan memancar di wajahnya.
“Hey, Irsyad apa mau kau sebenarnya? Sudah ku bilang jangan lawan kekuasaan, nanti celaka kau.”
Bukan kali pertama peringatan bernada ancaman itu diucapkannya. Orang tua yang kami hormati bernama lengkap Lafran Pane itu hanya ingin kami setuju dengan jalan pikirannya mengubah azas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sesuai dengan selera penguasa Orde Baru (Orba).
Hari-hari yang panas, di bulan April 1985, HMI secara resmi menyatakan sikap mengubah idiologinya dari Islam menjadi Pancasila, menyusul ultimatum pemerintah melalui UU No 8 Tahun 1985 memaksa semua organisasi massa harus berazas tunggal, Pancasila, tanpa embel-embel idiologi lain.
Tetapi sejak kelahirannya inklusivitas HMI sudah kentara, menghormati senioritas namun menolak tunduk kepada selain kebenaran. Berbeda misalnya dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang tegak lurus dengan Nahdlatul Ulama, atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) onderbouw Muhammadiyah.
Di tubuh HMI melekat berbagai aliran dalam Islam sehingga medan perdebatan maupun perbedaan pendapat lebih menonjol. Implikasinya terlihat pada sikap pro dan kontra penerimaan azas tunggal Pancasila. Bagi kubu pro- yang menamakan HMI Dipo menjustifikasi ketundukkan itu sebagai sebuah adaptasi pragmatis menyiasati tekanan politik praktis yang represif.
Sikap itu dilandasi pada pemikiran Nurcholish Madjid bahwa menjaga HMI adalah juga menjaga Islam dan sekaligus menjaga Ke-Indonesia-an. Islam sebagai sebuah ajaran tidak boleh dibenturkan dengan hegemoni politik. Jargonnya terkenal saat menjelang Pemilu 1971, “Islam Yes, Partai Islam No.”
Tetapi antitesis di kubu kontra juga tak kalah sengit seperti Deliar Noer, Abdullah Hahamahua dan AM Fatwa. Tragedi azas tunggal harus dibayar mahal dengan munculnya organisasi tandingan yang menamakan diri HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi).
”Kami mempertahankan idiologi yang Bapak perjuangangkan sejak 1947.” Jawaban yang membuat Pak Lafran kian berang. “Tahu apa kau soal idiologi HMI, kami sudah melewatinya jauh sebelum kau datang di organisasi ini,” serapahnya.
Dan jika ia sudah bicara romantisme masa lalu, kami tak bisa lagi berbantah, pendiri HMI ini dengan fasih akan kembali merepetisi masa-masa sulitnya mengayuh HMI di tengah pelbagai ancaman. Lebih heroik lagi, dengan gaya pantomim, Pak Lafran bercerita tentang eksistensi HMI di era Orde Lama yang sudah di ujung tanduk.
Pentolan PKI DN Aidit dalam orasinya di Kongres Consentrasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (CGMI) 29 September 1965 memprovokasi mahasiswa aliran kiri agar pakai kain sarung saja jika tidak bisa bubarkan HMI. Tetapi organisasi ini bisa lolos dari lobang jarum lantaran kecerobohan di internal PKI yang tidak sabar ingin merebut kekuasaan.
Aksi kudeta yang dilakukan Aidit gagal total dan dapat ditekuk hanya dalam satu hari saja oleh Angkatan Darat. Suksesi berdarah dengan jumlah kematian antek PKI tak terkira mengantarkan Soeharto ke tampuk kekuasaan. Tapi tirani tidak bergeser, penguasa cuma ganti baju belaka.
Penyeragaman menjadi ciri paling vulgar dari depolitisasi Orba dengan cara meredam ruang gerak oposisi, terutama dari kalangan Islam. Sikap curiga itu meletup dengan munculnya pelbagai ketidakpuasan dan konflik vertikal seperti Komando Jihad (1981), Peristiwa Tanjung Priok (1984) dan Gerakan Usroh (1989). Kalangan Islam– termasuk HMI– masih dilihat sebagai ancaman laten bagi kekuasaan sehingga bagi Orba penyeragaman idiologi atas nama Pancasila menjadi prioritas politik guna mereduksi fanatisme golongan.
Paska Orba tumbang, setelah 14 tahun berjalan, pragmatisme HMI Dipo akhirnya kembali ke azas Islam melalui kongres di Jambi pada 1999. Apakah kemudian keduanya kembali menyatu?
Pengembalian azas itu ternyata tidak serta merta membuat kedua kubu kembali bersatu. Dan kita mafhum untuk apa sebenarnya disintgritas itu. Sayangnya Pak Lafran tak lagi bisa berkomentar-beliau wafat pada 25 Januari 1991 dan tak melihat lagi dinamika yang ngeri-ngeri sedap di organisasi yang ia gagas pada 5 Februari 1947. [IRM]
