PeluangNews, Jakarta-Pemerintah resmi menetapkan skema pengadaan daging sapi dan kerbau dari luar negeri untuk tahun 2026. Langkah ini ditegaskan sebagai strategi menjaga pasokan sekaligus mengendalikan harga di tengah kebutuhan konsumsi nasional yang terus meningkat.
Berdasarkan proyeksi pemerintah, kebutuhan daging sapi dan kerbau sepanjang 2026 mencapai 794,3 ribu ton. Untuk menutup celah antara produksi dalam negeri dan konsumsi, impor masih menjadi instrumen yang tak terelakkan.
Kuota impor sapi dan kerbau bakalan ditetapkan sebanyak 700 ribu ekor dan sepenuhnya dialokasikan kepada pelaku usaha swasta. Volume tersebut diperkirakan setara dengan 189,7 ribu ton daging. Selain itu, pemerintah juga membuka keran impor daging lembu sebanyak 30 ribu ton.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan, kebijakan impor telah diputuskan tanpa hambatan. Menurutnya, pembagian peran antara swasta dan BUMN dibuat jelas agar pasar tetap terkendali.
“Kuota impor sapi sudah keluar dan tidak ada yang dipersulit. Untuk sapi bakalan, semuanya diberikan ke swasta. Sementara BUMN kami tugaskan sebagai stabilisator harga,” kata Amran di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Amran menekankan, peran BUMN dalam impor daging bukan untuk kepentingan bisnis, melainkan sebagai alat negara dalam menjaga harga tetap terjangkau. Ketika pasar bergejolak, pemerintah harus punya amunisi untuk melakukan intervensi.
“Daging yang diimpor BUMN itu untuk rakyat. Negara harus hadir kalau harga melonjak. Itu tujuan utamanya,” tegasnya.
Dari sisi ketersediaan, pemerintah memastikan stok nasional dalam kondisi aman. Awal 2026, stok daging sapi dan kerbau tercatat masih tersisa 41,7 ribu ton dari carry over tahun sebelumnya. Dengan tambahan produksi dalam negeri yang diproyeksikan mencapai 421,2 ribu ton serta pasokan dari pemotongan sapi bakalan dan impor, total ketersediaan nasional diperkirakan menyentuh 949,7 ribu ton.
Angka tersebut jauh di atas kebutuhan konsumsi tahunan, termasuk untuk mengamankan permintaan pada periode rawan seperti Ramadan dan Idulfitri.
Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) juga disebut berada dalam posisi cukup kuat. Hingga 22 Januari 2026, stok CPP daging sapi tercatat sekitar 8 ribu ton dan daging kerbau 3 ribu ton. Stok ini dikelola BUMN pangan dan siap disalurkan melalui operasi pasar, termasuk Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah.
Namun demikian, Amran mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam jika ditemukan permainan harga di lapangan. Ia mengungkap adanya indikasi penjualan yang tidak sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen.
“Kami sudah minta Satgas Pangan Polri turun langsung. Siapa yang bermain—penggemukan, distributor, atau pihak lain—pasti akan ketemu,” ujarnya.
Dengan kombinasi impor terukur, stok nasional yang kuat, dan peran aktif BUMN sebagai penyeimbang pasar, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga harga daging tetap stabil. Pesannya jelas: pasokan aman, spekulasi ditindak, dan kepentingan rakyat jadi prioritas.
