Jakarta (Peluang) : Pemerintah memastikan kemampuan APBN untuk belanja negara hingga akhir tahun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar pada sisa tiga bulan terakhir tahun ini. Hal ini untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas lima persen pada 2022.
Menkeu menyebut, pada kuartal IV 2022 masih terdapat 40 persen dari sisa belanja pemerintah pusat sebesar Rp 970 triliun, sedangkan pemerintah daerah sebesar Rp 800 triliun. Angka tersebut belum termasuk belanja subsidi dan kompensasi energi.
“Hitung saja 40 persennya yang akan dibelanjakan ke perekonomian. Belum belanja subsidi dan kompensasi yang pemerintah akan bayarkan karena nanti verifikasi baru muncul Oktober,” ujar Sri Mulyani pada UOB Indonesia Economic Outlook, Kamis (29/9/2022).
Pemerintah lanjutnya, telah menyiapkan anggaran belanja subsidi dan kompensasi energi hingga akhir 2022 sebesar Rp 502 triliun. Kendati demikian, sampai saat ini yang terealisasi sekitar Rp 200 triliun dan sisanya akan dikucurkan pada sisa tiga bulan akhir tahun ini.
Menkeu memastikan dengan kekuatan APBN untuk melakukan belanja negara sampai akhir tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh kuat di tengah ancaman resesi ekonomi atau turunnya perekonomian negara-negara dunia mulai akhir tahun ini hingga 2023.
“Inflasi dan interest rate naik tinggi, pasti banyak negara-negara pertumbuhan ekonominya direvisi melemah dan turun. Kita masih menanjak, ini menunjukkan 2022 secara keseluruhan, kita masih bisa jaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen,” ungkap Sri Mulyani.
Ekonom Center of Reform (Core) Indonesia Yusuf Rendy menyebut pada tahun depan tantangan kebutuhan belanja negara semakin besar. Ini merupakan proses transisi pemulihan ekonomi yang harus dihadapkan pada kenyataan. Juga sekaligus mengembalikan defisit anggaran di bawah tiga persen secara bersamaan.
Sehingga menurutnya, pemerintah perlu melakukan prioritas anggaran dan menyeleksi belanja-belanja yang kemudian dinilai tidak dibutuhkan kembali disalurkan pada tahun depan.
“Tentu ini tidak mudah, karena saya kira tahun depan apalagi jika asumsi inflasi meningkat. Maka bantuan seperti yang disalurkan tahun ini masih dibutuhkan pada tahun depan seperti misalnya BST (bantuan sosial tunai) dan bantuan subsidi upah,” ujarnya.
Bantuan subsidi pada tahun depan terutama, sebut dia, sektor energi mengalami peningkatan. Hal ini merupakan gestur positif, tapi tentunya perlu diimbangi atau diikuti dengan perbaikan data acuan yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan subsidi tersebut.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar
tahun 2023 yaitu menyelesaikan warisan dari pandemi Covid-19. Di antaranya menurunkan kemiskinan ekstrem dan mendorong daya beli kembali ke level sebelum pandemi.
