PeluangNews, Jakarta – Analis Ekonomi Politik Kusfiardi menilai situasi di Selat Hormuz yang menyebabkan lalu lintas kapal menurun drastis sejak awal Maret 2026, memicu kekhawatiran terhadap perekonomian Indonesia.
Respons cepat pemerintah dalam mengalihkan impor minyak ke Amerika Serikat, kata dia, patut diapresiasi. Namun, namun secara struktural justru menunjukkan kegagalan antisipasi jangka panjang.
“Langkah pengalihan impor ke Amerika Serikat adalah solusi jangka pendek yang cerdas secara taktis, tetapi tidak menjawab akar masalah. Ketergantungan energi Indonesia yang kronis,” ujar Kusfiardi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Menurut dia, Indonesia masih terjebak dalam ketergantungan impor minyak yang tinggi. Meskipun pemerintah mengklaim dampaknya hanya 19-20% dari total kebutuhan energi, angka itu justru mengkhawatirkan karena mencerminkan betapa besarnya eksposur Indonesia terhadap gejolak eksternal.
“Pemerintah gagal mendorong investasi signifikan di energi terbarukan dan kilang domestik. Akibatnya, setiap goncangan global selalu berujung pada panic buying dan beban fiskal baru. Ini kegagalan kebijakan struktural yang berulang,” tegas Co-Founder FINE Institute ini.
Kusfiardi mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak hingga proyeksi US $100-US $120 per barel akan memberikan tekanan luar biasa pada APBN.
Berdasarkan hitungannya, setiap kenaikan US $1 per barel di atas asumsi APBN 2026 dapat menambah beban belanja negara hingga Rp10 triliun.
Jika harga menyentuh US $100- US $120 per barel, beban fiskal bisa membengkak hingga Rp515 triliun.
Dari sisi geopolitik, Kusfiardi juga menilai Indonesia hanya menjadi penonton dalam ketegangan di Selat Hormuz. Respons yang ada lebih bersifat administratif dan tidak disertai inisiatif diplomasi aktif untuk menjamin keamanan jalur laut.
“Indonesia sebagai anggota G20 dan kekuatan maritim seharusnya dapat memainkan peran lebih, misalnya mendorong dialog multilateral atau memperkuat kerja sama dengan negara-negara Teluk. Ketidakmampuan membangun aliansi strategis menunjukkan kelemahan diplomasi ekonomi,” ujarnya.
Terkait pelemahan rupiah, Kusfiardi menilai koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan energi masih lemah. Defisit transaksi berjalan yang melebar akibat lonjakan impor minyak memperburuk persepsi pasar, sehingga tekanan terhadap rupiah sulit dihindari.
“Bank Indonesia cenderung mengandalkan intervensi pasar dan kenaikan suku bunga yang bersifat sementara, tanpa strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan pada dolar AS,” tambahnya.
Kusfiardi juga menyoroti ketimpangan dampak inflasi. Program pasar murah yang digencarkan di sejumlah kota memang membantu masyarakat miskin, tetapi tidak menyentuh akar masalah distribusi dan struktur pasar yang timpang.
“Kelompok rentan yang paling terdampak, sementara kebijakan kompensasi tidak tepat sasaran. Pemerintah gagal merancang skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap guncangan harga energi,” jelasnya.
Kusfiardi menambahkan, krisis Selat Hormuz adalah alarm keras bagi Indonesia. Tanpa reformasi mendasar—diversifikasi energi, reformasi subsidi, diplomasi geopolitik aktif, dan penguatan ketahanan ekonomi—Indonesia akan terus menjadi korban gejolak global.
“Pemerintah harus berani mengambil langkah tidak populer, seperti menaikkan harga BBM bertahap dan mengalihkan subsidi ke program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Jika tidak, siklus krisis akan berulang dengan dampak semakin parah,” ucapnya, menutup.[]
