Pada tahun depan, KPPD DKI Jakarta merencanakan pemilihan pengurus baru dan untuk itu dipersiapkan kader-kader terbaik yang bisa mengurus koperasi baru.
Selama lima tahun terakhir Koperasi Pegawai Pemerintah DKI Jakarta (KPPD) menunjuk-kan perkembangan yang cukup mengembirakan, sekalipun dua tahun terakhir seperti sektor usaha lain, ikut terimbas pandemi Covid-19.
Ketua Umum KPPD Hasanuddin Bsy dalam Rencana Kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK RAPB) yang digelar 21 Desember 2021 mengungkapkan pada 2021 nilai aset mencapai Rp297, 293 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2020 yaitu sebesar Rp276,268 miliar, sementara pada 2019 nilainya Rp251,718 miliar.
Capaian ini membuat pengurus optimis menyusun RK RAPB untuk Tahun Buku 2022 mendatang. Menurut Hasanuddin rencana kerja sangat penting di mana di dalam setiap koperasi sebelum memasuki tahun kerja, terutama program yang harus dilakukan termasuk pengelolaan keuangan.
Dia juga menyatakan, dalam sebuah koperasi peran anggota menentukan, di samping pengurus. Pada tahun depan, KPPD DKI Jakarta merencanakan pemilihan pengurus baru dan untuk itu dipersiapkan kader-kader terbaik yang bisa mengurus koperasi baru.
“Mengurus koperasi sangat sulit. Gampang diucapkan tetapi sulit dilaksanakan, karena mengurus kepentingan orang banyak. Mencetak kader koperasi proses, waktu, biaya, penghayatan. Orang yang menjadi pengurus koperasi apabila jiwa dan raganya tidak menyatu, maka dia tidak akan berhasil. ” ujar Hasanuddin.
Dia mengungkapkan banyak tokoh koperasi tidak punya ilmu. Ilmu koperasi itu tidak diajarkan. Kedua, koperasi tidak pernah menjanjikan apa-apa. Sebagian orang kita terobsesi kalau tidak jadi pejabat atau jadi orang kaya, itu baru sukses. Padahal koperasi itu sejahtera bersama.
“Koperasi itu rentan bangkrut. Karena pengurus kerap obsesinya duit. Gampang tergoda imannya. Itu karena kader koperasi tidak kompeten. Oleh sebab itu, saya dan teman-teman selalu mencetak kader-kader koperasi yang tersedia,” ucap dia.
Selain itu pentingnya Rencana Kerja agar tidak terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian. Berdasarkan pengalaman, koperasi kerap bekerja dengan pihak kita melakukan pengelolaan keuangan. Begitu perjanjian kerja sama ditandatangani dan uang sudah diberikan kepada pihak lain ternyata uangnya dibawa kabur. Sementara dalam program kerja, kerja sama dengan pihak itu tidak ada. Sehingga dalam RAT, anggota meminta pertanggungjawaban pengurus. Mau tidak mau yang ganti kerugian adalah pengurus sebagai tanggungjawab.
Dia mengingatkan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di antara lima wilayah kota dan satu kabupaten hanya KPPD yang mumpuni. Hal ini terjadi karena kaderisasi berjalan dengan baik.
Dalam RK RAPB, Hasanuddin menjelaskan untuk 2022 KKPD merencanakan pendapatan sebesar Rp46,130 miliar dan biaya diproyeksikan sebesar Rp32, 591 miliar. Dengan demikian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didapat diproyeksikan Rp13,539 miliar.
Selain itu ke depan KPPD juga meningkatkan aspek digitalisasi, seperti mengembangkan aplikasi simpan pinjaman berbasis android dan ios, melanjutkan sosialisasi pinjaman dan penjualan sembako secara daring (online).
“Tentunya juga penting pendidikan dan pelatihan untuk anggota sebagai kader koperasi,”tutupnya. (Irvan)
