dokter keuangan
dokter keuangan
octa vaganza
Berita  

KPK: Harus Ada Perda yang Melarang Bansos Jelang Pilkada

Ilustrasi Gedung KPK | Dok. Ist

Peluang News, Jakarta – Bantuan sosial (bansos) belakangan menjadi pembahasan serius di ruang publik pasca pemerintah membagi-bagikannya menjelang Pemilu 2024 untuk kepentingan pemenangan pasangan calon tertentu.

Masifnya pembagian bansos menjelang pemilu lalu, mengakibatkan anggaran bansos meningkat tajam.

Kondisi tersebut menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menjelang pilkada November 2024 mendatang, KPK mengusulkan adanya perda yang melarang penyaluran bansos mendekati waktu pilkada.

Usulan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat koordinasi nasional pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 di Gedung KPK, Rabu (24/3/2024).

“Kita ketahui menjelang pilkada atau tahun pemilihan kepala daerah, coba bapak-ibu cek apakah ada anggaran hibah atau bansos yang naik,” kata Alex.

Bansos sebaiknya tidak disalurkan sekitar 2-3 bulan menjelang pemungutan suara. “Saya sih berharap ada perda atau apapun, yang melarang penyaluran bansos 2-3 bulan sebelum pilkada,” tambah dia.

Menurut survei di KPK, kata dia, masyarakat cenderung memilih calon tertentu berdasarkan faktor uang. Dalam hal ini bansos dinilai sebagai salah satu bentuk dari faktor itu.

“Preferensi masyarakat memilih calon anggota DPR atau pimpinan daerah atau negara, yang pertama-tama apa bapak ibu sekalian? Faktor uang,” ujar Alex, menegaskan.

Dia memberi contoh, kejadian di lapangan ketika ada satu orang yang bisa mendapat beberapa amplop sekaligus untuk memilih calon-calon tertentu.

Alexander Marwata kembali menegaskan agar penyaluran bansos betul-betul diatur menjelang pilkada agar tidak disalahgunakan. “Coba upayakan, pak sekjen, pak inspektur, jangan ada penyaluran bansos sebelum pilkada,” tutur dia, menandaskan.

Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang peluang melanjutkan bansos pangan berupa beras untuk masyarakat hingga Desember 2024.

Hal tersebut disampaikan Jokowi ketika berkunjung di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rabu (20/3/2024).

“Nanti setelah Juni saya akan lihat lagi APBN kita ada anggaran engga. Kalau ada akan diteruskan, tapi enggak janji,” kata Presiden Jokowi melalui keterangan pers Sekretariat Presiden, Rabu (20/3/2024).

“Saya akan buka dulu supaya nanti bisa diteruskan sampai Desember. Tapi sekali lagi, dilihat dulu anggarannya ada atau tidak,” kata dia.

Kehadiran Presiden Jokowi di Gedung Bulog ini untuk meninjau ketersediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat. Ia didampingi Ketua Komisi V DPR RI Lassarus, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PU Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Pj Gubernur Kalbar Harisson, dan PJ Wali Kota Singkawang Sumastro.

Sebagai catatan, program bansos pangan beras telah dimulai sejak April hingga Juli 2023, dilanjutkan Oktober-Desember 2023 dan diperpanjang kembali periode Januari-Maret 2024. Beras yang diberikan masing-masing 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat.

Sebelumnya terungkap bahwa anggaran bansos yang digelontorkan  menjelang pemilu lalu melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun ke Rp 22,5 triliun, atau naik 135,1% dibandingkan tahun sebelumnya. []