Peluang News, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, pihaknya sangat menghargai dan mengapresiasi arahan dari Presiden Terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto agar partai politik dalam koalisinya tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jadi, pernyataan Bapak Prabowo selaku presiden terpilih terkait hal tersebut kami lihat merupakan salah satu bentuk komitmen beliau sebagai presiden terpilih dan itu patut untuk diberi apresiasi,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).
Apalagi, menurutnya, ada beberapa menteri yang harus berurusan dengan KPK dan aparat penegak hukum (APH) lainnya lantaran terlibat dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
Oleh karena itu, Tessa menekankan bahwa KPK menyambut baik arahan Prabowo agar semua pejabat yang duduk di kabinet dan jabatan publik lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara.
“Penyampaian itu adalah bentuk visi yang tegas dan KPK mendukung pernyataan tersebut, dan semoga ke depan beliau selaku presiden terpilih, lebih melibatkan APH, baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK untuk bisa bersama-sama bersinergi di dalam perangkat pemberantasan korupsi ke depan,” ungkapnya.
Tessa menilai, Prabowo telah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk siapa-siapa saja yang berhak ditunjuk untuk menduduki jabatan-jabatan penting pada masa kepemimpinannya yang tinggal menghitung hari ini.
“Dengan demikian, maka tentunya beliau tidak akan mungkin salah, pasti akan mempertimbangkan matang-matang, siapa atau pembantu-pembantu beliau yang akan menduduki jabatan-jabatan penting untuk mengendalikan hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dalam acara ‘Forum Legislator PKB’ di kawasan Jakarta pada beberapa hari lalu menekankan agar para Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) segera mengirimkan kader terbaiknya untuk dijadikan menteri di masa pemerintahan selanjutnya.
Selain itu, ia meminta agar seluruh partai tidak tidak menugaskan menteri-menteri yang nantinya bertugas untuk mencari uang dari APBN maupun APBD.
Sebab, meskipun para partai politik pasti membutuhkan dana yang cukup besar untuk keberlangsungan hidup partainya, namun hal tersebut pasti bisa diraih dengan cara yang lebih baik dan halal.
“Saya terang-terangan katakan kepada semua ketum, semua perwakilan saya katakan agar jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang akan saya pimpin untuk mencari uang dari APBN atau APBD,” tegas Prabowo.
“Walaupun kita mengerti bahwa setiap institusi, partai politik pasti perlu uang. Jadi, ini kita terbuka saja dan mari kita kelola kekayaan kita, sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang-terangan,” tambahnya.
