SLEMAN—- Kabupaten Sleman kondang mempunyai komoditas salak yang punya nilai ekspor, karena diminati konsumen di mancanegara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pada 2018 produksinya mencapai 896.504 ton dengan 38 juta pohon.
Itu sebabnya bantuan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menjadi tepat sasaran, karena punya potensi ekspor. Hal ini sesuai dengan target dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk membiayai koperasi produksi.
Ketua Pengurus KSSU BMT Mitra Usaha Mulia Mardiono mengatakan, sejak 2010, pihaknya telah mengambil pembiayaan syariah LPDB-KUMKM.
Terakhir pada Desember 2020 ini pembiayaan syariah dari LPDB-KUMKM langsung disalurkan ke anggota koperasi ke sektor pertanian, pedagang pasar maupun pegawai swasta.
“Saya bersyukur pembiayaan ini sangat bermanfaat bagi petani yang jadi anggota kami. Akses pembiayaan pun sangat cepat dan mudah,” kata Mardiono.
Salah satu anggota KSSU BMT Mitra Usaha Mulia, Sulis mengaku, dana dari Koperasi digunakan untuk menambah lagi modal kerja dalam mengelola kebun salak sebesar 1.000 meter dan sebanyak 250 batang pohon salak, dengan penghasilan sekitar 5 juta salak dari dua kali panen per tahun.
“Hasil dari kebun salak ini sangat menguntungkan, karena tenaga kerja tidak terlalu banyak. Ditambah kondisi kawasan Sleman ini cocok untuk ditanami salak,” imbuhnya.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melakukan kunjungan ke perkebunan salak milik KSSU BMT Mitra Usaha Mulia didampingi Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Ari Permana dan Ketua Pengurus KSSU BMT Mitra Usaha Mulia Mardiono, Sleman, Yogyakarta, Minggu (6/12/20).
Teten menegaskan, pembiayaan pada sektor produksi di mana sektor ini lebih banyak menghasilkan pendapatan dibanding sektor perdagangan. Hal itu penting agar UMKM bisa bertahan di saat pandemi Covid-19 ini.
“Pemerintah lewat LPDB mulai mengarahkan bantuan dana bergulir tak hanya disalurkan sektor perdagangan, apalagi untuk industri besar. LPDB harus difokuskan ke sektor produksi, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan perajin kriya,” pinta Teten.
Ke depan lanjut dia, KemenkopUKM bersama LPDB-KUMKM tengah membuat business plan, supaya UMKM seperti petani ini tak kesusahan.
“UMKM juga jangan dibiarkan usaha sendiri-sendiri, sudah menjadi anggota Koperasi tapi usaha masih kecil, kalau masuk ke Koperasi kan diharapkan bisa tumbuh besar,” imbuhnya.
Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Ari Permana menjelaskan, KSSU BMT Mitra Usaha Mulia merupakan mitra LPDB-KUMKM di pembiayaan syariah. Diketahui, mereka sudah mendapatkan pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM untuk yang ketiga kalinya.
“Yang pertama tahun 2010 sebesar Rp1 miliar, kedua di tahun 2015 sebesar Rp2 miliar dan Desember 2020 sebesar Rp1,1 miliar yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” jelasnya.
Selama ini kata Ari, LPDB-KUMKM sudah 100 persen memberikan pembiayaan untuk koperasi produktif.
“Pak Menteri mendorong yang anggota koperasinya bekerja di sektor produktif untuk prioritas diberi pembiayaan dan mendapat perhatian lebih,” ujarnya.
Ke depan lanjut Ari, LPDB-KUMKM akan terus fokus memberikan pembiayaan ke koperasi konvensional maupun syariah produktif. Ari berharap, penyaluran pembiayaan dana bergulir reguler maupun program PEN bisa terserap seluruhnya hingga di akhir 2020 (van)
