PeluangNews, Jakarta – Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menilai dunia saat ini tidak hanya menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga krisis peradaban yang semakin nyata. Hal itu tercermin dari meluasnya konflik di berbagai kawasan yang berujung pada perang terbuka.
Menurut Suroto, konflik global tidak bisa semata dipahami sebagai persoalan geopolitik atau perebutan wilayah. Ia menyebut, akar persoalan justru terletak pada sistem kapitalisme global yang menanamkan logika kompetisi ekstrem dalam hampir seluruh aspek kehidupan.
“Relasi antar manusia hingga antar negara dibangun di atas asumsi yang sama: siapa yang kuat, dia yang menang, dan yang lemah akan tersingkir,” ujar Suroto.
Ia menjelaskan, doktrin kompetisi yang selama ini dianggap sebagai pendorong efisiensi dan inovasi justru melahirkan konflik berkelanjutan. Persaingan antar korporasi, lanjutnya, berkembang menjadi perebutan sumber daya antar negara, bahkan berujung pada ekspansi kekuasaan politik dan militer.
Dalam kondisi tersebut, Suroto mengingatkan bahwa kompetisi tidak lagi sekadar mekanisme pasar, tetapi telah menjelma menjadi konflik terbuka. Ia bahkan mengaitkannya dengan konsep “perang semua melawan semua” yang pernah dikemukakan oleh filsuf politik Thomas Hobbes.
“Kapitalisme bukan hanya gagal mendistribusikan kesejahteraan, tetapi juga gagal menjaga kemanusiaan. Ia menormalisasi dominasi dan konflik sebagai sesuatu yang dianggap wajar,” katanya.
Lebih lanjut, Suroto menilai negara pun kerap tidak mampu keluar dari jebakan tersebut. Dalam banyak kasus, negara justru menjadi perpanjangan tangan dari logika kapitalisme yang kompetitif dan elitis.
“Negara sering hadir bukan sebagai korektor, melainkan fasilitator akumulasi kapital. Akibatnya, ruang keadilan sosial semakin menyempit,” ujarnya.
Dalam situasi itu, Suroto menegaskan bahwa koperasi menjadi alternatif sistem ekonomi yang relevan. Berbeda dengan kapitalisme yang bertumpu pada kompetisi, koperasi dibangun di atas prinsip kerja sama dan kesetaraan.
Ia menjelaskan, dalam koperasi berlaku prinsip “one person, one vote”, berbeda dengan kapitalisme yang menggunakan “one share, one vote”. Artinya, keputusan ekonomi tidak ditentukan oleh pemilik modal terbesar, tetapi oleh partisipasi anggota.
“Dalam koperasi, manusia menjadi subjek utama, bukan sekadar alat produksi. Orientasinya bukan maksimalisasi laba, tetapi manfaat bagi anggota,” kata dia.
Suroto juga mengingatkan bahwa koperasi memiliki akar sejarah kuat sebagai respons atas kegagalan kapitalisme sejak era revolusi industri. Ia mencontohkan gerakan koperasi modern yang lahir dari inisiatif pekerja di Rochdale sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan ekonomi saat itu.
Menurutnya, berbeda dengan pendekatan revolusioner yang penuh konflik, koperasi justru berkembang melalui jalur damai dan bertahap dengan memperkuat partisipasi anggota.
Dalam praktiknya, koperasi dinilai mampu meredam konflik klasik antara buruh dan pemilik modal. Suroto menyebut, dalam koperasi pekerja, buruh sekaligus menjadi pemilik, sehingga antagonisme dalam sistem kapitalis dapat dikurangi.
“Koperasi juga tidak menolak pasar, tetapi mengoreksi dengan konsep pasar yang adil atau fair market, bukan pasar bebas yang melahirkan monopoli dan oligopoli,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa kondisi koperasi di Indonesia masih jauh dari ideal. Banyak koperasi yang hanya berfungsi secara administratif, tetapi lemah secara substansi akibat intervensi negara yang terlalu besar.
“Koperasi sering dijadikan objek program, bukan subjek pembangunan. Ini menciptakan ketergantungan dan melemahkan kemandirian anggota,” kata Suroto.
Di sisi lain, ia menyoroti kebijakan ekonomi nasional yang dinilai masih berpihak pada korporasi besar, terutama dalam akses pembiayaan, pasar, dan teknologi. Hal ini memperlebar kesenjangan ekonomi dan menghambat perkembangan koperasi.
Padahal, secara global koperasi telah menunjukkan peran signifikan dengan jumlah anggota lebih dari satu miliar orang dan kontribusi besar terhadap perekonomian berbagai negara.
Suroto menekankan bahwa masa depan koperasi sangat bergantung pada pilihan ideologis dalam pembangunan ekonomi. Jika hanya dipandang sebagai instrumen, koperasi akan terserap dalam logika kapitalisme. Namun jika ditempatkan sebagai sistem nilai, koperasi berpotensi menjadi kekuatan transformasi sosial.
“Revitalisasi koperasi harus dimulai dari pemurnian nilai dan prinsipnya, termasuk melalui pendidikan koperasi bagi anggota,” ujarnya.
Ia menambahkan, koperasi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk memanfaatkan teknologi digital, tanpa meninggalkan nilai dasar seperti solidaritas dan keadilan.
Di akhir pernyataannya, Suroto menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar alternatif, melainkan pilihan peradaban di tengah krisis global yang semakin kompleks.
“Jika dunia terus bertumpu pada kompetisi tanpa batas, maka konflik akan terus berulang. Koperasi menawarkan jalan berbeda—ekonomi yang adil, inklusif, dan berbasis kerja sama,” kata dia.
