PERAN koperasi sangat vital dalam mendukung pertumbuhan perekonomian karena mayoritas pembiayaan disalurkan kepada anggota pelaku UMKM yang merupakan bagian terbesar dalam struktur dunia usaha di Indonesia. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mewanti-wanti kepada gerakan koperasi untuk terus membiayai usaha di tingkat akar rumput. Hal itu dikemukakan Wapres di kantornya saat beraudiensi dengan Pengurus KSP Nasari yang dipimpin Sahala Panggabean beberapa waktu lalu. Secara mendetail pesan apa yang dititipkan Wapres kepada gerakan koperasi? berikut wawancara Majalah Peluang dengan Sahala.
Majalah Peluang (MP): Saat KSP Nasari beraudiensi dengan Wapres Ma’ruf Amin, pesan utama apa yang disampaikan oleh Wapres?
Sahala Panggabean (SP): Secara khusus Beliau mendorong KSP Nasari agar menjadi pelopor pengembangan UMKM. Sebab, ke depan UMKM akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, peran koperasi diharapkan dapat meningkat dalam membiayai UMKM.
MP: Bukankah selama ini koperasi memang fokus membiayai UMKM?
SP: Betul itu, dan Pemerintah seperti dikatakan Wapres akan mengembangkan UMKM melalui klasifikasi UMKM dan memperkuat sektor keuangan. Nantinya akan dipetakan mana UMKM yang hanya bisa untuk survive sendiri dan mana yang dapat didorong agar naik kelas. Untuk penguatan lembaga keuangan yang bersahabat dengan UMKM dilakukan melalui peningkatan KUR dan mengembangkan lembaga keuangan mikro termasuk Bank Wakaf Mikro.
MP: Dari sisi koperasi, apa yang didorong oleh Wapres?
SP: Di era milenial dan digital seperti sekarang, koperasi diminta Wapres untuk menghilangkan stigma old fashioned atau jadul agar dapat diterima oleh generasi milenial. Koperasi harus tampil keren dan memacu pertumbuhan entrepreneur. Sebab jumlah entrepreneur di negara maju sudah 10 sampai 15 persen. Kita baru 6 persen. Wapres juga meminta KSP Nasari untuk mengembangkan pembiayaan syariah agar mempermudah para santri yang hendak membangun bisnis. Pesantren diharapkan tidak hanya mencetak ulama, namun juga dapat menjadi tempat untuk memberdayakan ekonomi umat melalui santripreneur. Di sinilah koperasi diharapkan bisa menjadi inkubator.
MP: Anda selain Ketua KSP Nasari juga memimpin Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo). Apa yang akan dilakukan Askopindo untuk merespons dorongan Wapres tersebut?
SP: Askopindo akan menggandeng lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya seperti Bank Wakaf Mikro untuk membangun platform digital dalam membiayai UMKM. Platform digital itu yang akan menjembatani ekosistem closed-loop yang akan dibangun melalui sinergi banyak pihak yaitu koperasi, bank wakaf mikro, badan usaha milik desa (BUMdes) dan stakeholder lain di industri UMKM seperti swasta besar dan BUMN. Dengan digital koperasi tidak lagi tampil jadul tetapi punya big data yang akan menginventarisasi kebutuhan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat sekaligus membentuk marketplace sehingga antar anggota koperasi bisa saling bertransaksi. Kami yakin, jika digitalisasi ini berjalan dengan baik maka kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa meningkat dua kali lipat menjadi 10 persen sampai 2024.
MP: Soal digitalisasi, di pasaran sudah ada perusahaan financial technology (Fintech) yang telah lebih dahulu menyalurkan pinjaman online. Lalu apa bedanya koperasi dengan fintech?
SP: Koperasi jelas beda dengan fintech. Digitalisasi hanya sebagai enabler penetrasi pasar karena dananya tetap bersumber dari simpanan anggota koperasi. Jadi prinsip koperasi bisa tetap terjaga. Singkatnya, kita akan dorong menjadi koperasi modern 5.0 yang didukung digitalisasi berbasis komunitas, baik di lingkungan pesantren sebagai agregator bank wakaf mikro, maupun di wilayah pedesaan berkolaborasi dengan BUMdes.
MP: Selain digitalisasi, apa lagi yang akan dilakukan Askopindo untuk menggenjot peran koperasi dalam memberdayakan UMKM?
SP: Kita usulkan kepada Pemerintah untuk membentuk badan nasional yang bertugas mendorong percepatan pembangunan ekonomi rakyat dan harmonisasi program pemberdayaan UMKM yang selama ini tersebar di 18 kementerian/lembaga. Badan nasional percepatan inilah yang akan menjadi satu pintu agar visi misi Presiden dan Wapres mencapai zero poverty dapat terwujud. (Kur)
