PeluangNews, Yogyakarta — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menargetkan seluruh koperasi desa (kopdes) Merah Putih yang telah berbadan hukum di wilayahnya dapat menjalankan aktivitas secara penuh paling lambat Oktober 2025.
“Targetnya, 438 koperasi yang sudah dilaunching kemarin, khususnya di DIY, harus sudah aktif beroperasi. Kemarin baru soal legalitas, sekarang waktunya benar-benar jalan,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, di Yogyakarta, Senin (4/8.2025).
Saat ini, baru lima koperasi yang berfungsi sebagai percontohan (mock up) telah memulai operasional. Lokasinya tersebar di Sleman (tiga koperasi) dan Bantul (dua koperasi).
“Yang lainnya juga mulai bergerak, meskipun belum seragam. Minimal sudah ada gerai yang aktif, meskipun skalanya kecil. Karena setiap wilayah punya potensi berbeda—bisa di ekonomi kreatif, jasa, atau sektor lainnya,” jelas Srie, seperti dilansir dari LKBN Antara.
Nurkyatsiwi menyebut program kopdes Merah Putih saat ini masih dalam tahap pemetaan di seluruh kabupaten/kota. Proses ini meliputi pendataan sumber daya manusia, kelembagaan, aset, serta identifikasi sektor usaha potensial sesuai dengan karakter wilayah.
“Di Sleman, sudah ada pendampingan bersama lembaga keuangan. Kulon Progo fokus memetakan aset dan sarpras yang bisa dimaksimalkan. Bantul memperkuat SDM lewat pelatihan. Kota Yogyakarta juga sudah mulai menguatkan kelembagaannya,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagian besar koperasi di DIY saat ini cenderung bergerak ke sektor ketahanan pangan, terutama pertanian.
“Kalau bicara ketahanan pangan, otomatis menyentuh pertanian. Sekilas, arah koperasi kita memang lebih dominan ke sana,” ungkapnya.
Namun demikian, ia tidak menampik bahwa masih banyak tantangan di lapangan, khususnya dari sisi pemahaman pengurus koperasi tingkat kelurahan yang mayoritas masih baru.
“Harus duduk bersama. Karena koperasi itu milik anggota, bukan perorangan. Banyak kepala, banyak ide. Jadi harus dibangun pemahaman kolektif,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas pengurus, Pemda DIY juga menggulirkan program inkubasi bisnis copreneur yang dibiayai melalui Dana Keistimewaan (danais).
“Baru 20 koperasi ikut dalam program percontohan ini. Mereka dilatih menyusun business plan. Supaya mereka paham arah koperasi yang dikelola. Jangan sampai asal bikin usaha yang tak sesuai kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Nurkyatsiwi juga menegaskan bahwa pembiayaan kegiatan koperasi bukan tanggung jawab pemerintah daerah.
“Tugas pemda adalah fasilitasi: peningkatan kompetensi, pembinaan manajemen awal, penyusunan SOP, hingga business plan. Tapi implementasinya harus dijalankan koperasi sendiri. Sumber dananya bisa dari simpanan anggota atau pinjaman, asal pakai proposal bisnis yang jelas dan transparan,” pungkasnya. (Aji)