PeluangNews, Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan koperasi di seluruh Indonesia akan terus dilibatkan secara aktif dalam pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana di wilayah Sumatra.
Upaya ini dilakukan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra sebagai bentuk solidaritas dan penguatan ekonomi masyarakat terdampak.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pascabencana Sumatra yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (2/1). Rakor dipimpin Menko PMK Pratikno bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri terkait.
Menkop Ferry mengungkapkan, bencana alam berdampak signifikan terhadap koperasi di tiga provinsi utama, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Di Sumut, banjir dan tanah longsor menyebabkan kerugian koperasi hingga Rp37,72 miliar.
“Selain itu terdapat sembilan koperasi mitra LPDB yang terdampak dengan total kerugian Rp20,66 miliar, terdiri dari lima koperasi di Aceh dan empat koperasi di Sumatra Utara,” ujar Menkop Ferry.
Merespons kondisi tersebut, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi terdampak. Langkah ini dilakukan untuk meringankan beban koperasi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha mereka.
“LPDB telah melakukan restrukturisasi melalui pemberian masa tenggang (grace period) dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan, monitoring akan terus dilakukan agar kegiatan usaha koperasi tetap berjalan,” jelasnya.
Selain kebijakan pembiayaan, Kemenkop juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra.
Bantuan mencakup kebutuhan dasar seperti hygiene kit, pembalut wanita, toilet portabel, penyulingan air, mainan anak, paket makanan bayi, mushaf Al-Qur’an, hingga kain kafan. Total donasi yang terkumpul mencapai Rp1,86 miliar dan akan terus ditambah.
Sebagai tindak lanjut pemulihan, Kemenkop bersama Gerakan Koperasi akan mendirikan posko distribusi bantuan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini juga akan menjadi pusat konsolidasi untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha koperasi yang terdampak.
“Posko akan membantu memulai kembali kegiatan produksi koperasi, termasuk layanan suplai kebutuhan barang bagi hunian sementara,” kata Menkop Ferry.
Ia juga menekankan pentingnya pendataan pascabencana secara presisi agar seluruh program pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran. Menurutnya, basis data yang akurat menjadi kunci agar proses rekonsiliasi tidak berulang.
Ke depan, Kemenkop akan memprioritaskan pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung bagi Kopdes/Kel Merah Putih yang terdampak.
Pendampingan pemulihan usaha dan penguatan kelembagaan juga akan dilakukan agar koperasi kembali berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
“Kami bersama kementerian terkait akan mengonsolidasikan koperasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk segera memulai kembali kegiatan usaha, sekaligus mendukung masyarakat terdampak,” pungkas Menkop Ferry.
