PeluangNews, Jakarta-Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus memperkuat akselerasi operasionalisasi serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui pengembangan usaha berbasis hilirisasi komoditas unggulan di berbagai daerah.
“Berbagai langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan usaha Kopdes Merah Putih terus dilakukan,” kata Asisten Deputi Pengembangan Produksi Kemenkop, Elviandi, saat membuka acara Sosialisasi Pengembangan Usaha Kopdes Merah Putih Melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sabtu (11/10).
Acara tersebut diikuti oleh 60 Kopdes Merah Putih dan perwakilan dari Kota Pekanbaru, Siak, Bengkalis, serta Kampar, termasuk 23 Kopdes Merah Putih lainnya yang hadir secara daring.
Elviandi menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pengurus dan anggota Kopdes Merah Putih dalam mengidentifikasi serta mengembangkan usaha berbasis hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, kayu log, dan kelapa.
“Komoditas tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap investasi hilirisasi yang mencapai Rp6,2 triliun sampai semester I tahun 2025,” ungkapnya.
Menurut Elviandi, sosialisasi ini juga diharapkan dapat menjadi ajang penentuan piloting program hilirisasi di Kopdes Merah Putih serta meningkatkan kapasitas pengurusnya agar mampu mengembangkan potensi ekonomi desa dan kelurahan.
Ia menyoroti potensi besar yang dimiliki Riau dalam komoditas kelapa sawit. “Berdasarkan data BPS tahun 2024, luas area kelapa sawit di Provinsi Riau mencapai 3,41 juta hektar dengan total produksi 9,37 juta ton. Angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau adalah produsen CPO terbesar nasional,” ujarnya.
Kemenkop saat ini berfokus pada pembangunan pabrik Crude Palm Oil (CPO) yang dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk seperti minyak goreng kemasan, sabun, kosmetik, hingga energi biomassa. “Selain itu, terdapat pula potensi komoditas lainnya yang bisa dikembangkan melalui Kopdes Merah Putih,” tambahnya.
Elviandi menuturkan, Kemenkop telah mendorong proyek percontohan pembangunan pabrik CPO di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikelola oleh Koperasi Sekunder Karya Sawit Mandiri Jaya (KSMJ). “Pabrik ini didirikan oleh tujuh koperasi primer dengan luas lahan 6.000 hektar,” jelasnya.
Untuk Riau, Kemenkop juga tengah menyiapkan proyek serupa agar memberikan nilai tambah dan kepastian pasar bagi pekebun sawit rakyat. “Diharapkan Kopdes Merah Putih yang bergerak di sektor sawit dapat terlibat dalam rantai pasok sawit nasional yang berkelanjutan,” tegas Elviandi.
Ia menambahkan, ada beberapa langkah untuk mewujudkan program hilirisasi ini. Pertama, peningkatan kapasitas produksi dengan teknologi pengolahan tepat guna agar produk Kopdes Merah Putih bernilai tambah tinggi. Kedua, penguatan kapasitas pengurus Kopdes Merah Putih yang didukung oleh 187 Pendamping Usaha atau Business Assistant (BA) di Riau. “Satu BA mendampingi sepuluh Kopdes Merah Putih,” katanya.
Selain itu, Elviandi menekankan pentingnya optimalisasi dana dekonsentrasi untuk Business Assistant dan Project Management Officer (PMO) agar pendampingan kepada Kopdes Merah Putih lebih efektif.
Langkah lain adalah digitalisasi Kopdes Merah Putih. “Dari 1.866 Kopdes Merah Putih di Riau, baru 810 yang sudah terdaftar. Artinya masih ada 1.057 yang perlu segera mendaftar dalam Simkopdes. Ini penting karena Simkopdes menjadi pintu masuk akses pembiayaan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya akses pembiayaan dan rencana bisnis yang sesuai potensi desa, dengan dukungan dari bank Himbara dan BUMD agar koperasi dapat menjadi pelaksana utama program hilirisasi komoditas unggulan.
“Yang tak kalah penting, perlunya standarisasi ISPO atau RSPO di pekebun sawit, agar TBS yang dihasilkan menjadi CPO berkualitas dan memiliki daya saing tinggi di pasar global,” tukas Elviandi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau, H.M. Taufik Usman Hamid, mengatakan bahwa Riau diberkahi sumber daya alam melimpah, khususnya kelapa sawit.
“Namun selama sawit dijual dalam bentuk bahan mentah, kita rugi karena nilai tambahnya hanya dinikmati pihak lain di luar Riau,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hilirisasi adalah keharusan. “Hilirisasi bukan hanya jargon, melainkan kewajiban untuk menjamin kestabilan harga, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan kesejahteraan rakyat berbasis koperasi,” tegas Taufik Usman.
Dalam hal pendampingan Kopdes Merah Putih, Taufik menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Riau akan memperkuat kebijakan agar koperasi mampu menguasai rantai hilir. “Kami akan memberikan permodalan khusus, meningkatkan kapasitas SDM, membangun infrastruktur dan teknologi, serta menjamin pasar bagi produk hilirisasi dari Kopdes Merah Putih dan koperasi eksisting di Riau,” pungkasnya.
