Koperasi Butuh LPS, Ini kata Ketua Umum Dekopin Dr Untari
Peluangnews, Jakarta – Lembaga penjamin simpanan (LPS) sangat dibutuhkan bagi koperasi di Indonesia, sebagaimana diberlakukan pada perbankkan. Dengan adanya LPS maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada koperasi, apalagi sama-sama lembaga keuangan.
“Namun perbankkan dimiliki privat dan koperasi dimiliki masyarakat. Kepercayaan kepada koperasi harus ditumbuhkan, seiring dengan penataan manajemen di koperasi. Ada keseimbangan lah, kalau koperasi manajemen masih buruk uang anggota dibawa kabur lalu minta penjaminankan tidak adil juga,” ucap Ketua Umum Dekopin Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP dalam sambutan pembukaan Seminar Nasional dan Sarasehan Gerakan Koperasi bertema “Galang Sinergi antarkoperasi Untuk Ekonomi Berkeadilan,” di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Sayangnya, lanjut Untari, pemerintah belum maksimal memberikan perlindungan kepada koperasi berbeda dengan perbankkan. Jika ada bank yang bangkrut, simpanan nasabahnya dijamin pemerintah dengan LPS. Sebaliknya, jika ada koperasi yang bangkrut simpanan anggotanya tidak dijamin oleh pemerintah. Hal ini yang membuat koperasi sulit berkembang, sementara koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia.
“Kita juga menuntut perlakuan yang sama kepada pemerintah, LPS dibutuhkan untuk koperasi yang basisnya adalah benar-benar anggota. Koperasi demikian tidak masuk dalam OJK,” ungkap Untari.
Untuk mewujudkan LPS, sambung Untari, koperasi-koperasi bisa mengadopsi pembentukan LPS oleh perbankkan. Yakni dengan mensharing 0,4% dari besaran simpanan untuk LPS. Tinggal apakah koperasi mau meninggalkan egonya masing-masing dan bisa bersinergi.
“Cocok sekali tema seminar dan sarasehan HUT Koperasi ke 76 ini yakni Galang Sinergi antarkoperasi untuk mencapai ekonomi berkeadilan,” kata Untari.
Menurut Untari, LPS bisa menggunakan yang sudah ada dengan membuat kamar atau bagian untuk koperasi. Bisa juga membuat LPS untuk Otoritas Jasa Koperasi. Tinggal dibahas dan dikaji lebih mendalam lagi masalah tersebut.
Dirinya yakin, jika koperasi bersinergi maka ekonomi nasional akan kuat dan besar. Mewujudkan keadilan sosial sebagaiman tujuan negara adalah dengan koperasi. Karena koperasi diadakan oleh anggota untuk anggota, kalau ada keuntungan bukan untuk segelintir orang tanpa untuk semua anggota.
Menurut Untari, jika LPS koperasi dibentuk maka pemerintah tidak perlu membuat bantalan sosial yang jumlahnya ratusan triliunan saban tahun. Bantalan sosial berupa BLT, beras dan sebagainya menjadikan orang yang malas semakin malas dan ketergantungan atas BLT tersebut.
“Lain halnya dengan koperasi, jika pemerintah membentuk LPS untuk koperasi maka masyarakat yakin kalau menabung di koperasi simpanannya aman. Ini dampaknya sangat besar bagi perkembangan koperasi kedepan,” tutupnya.
Dengan perlindungan dari pemerintah yang menyetarakan pengayomannya, menurut Untari, memikiki dampak besar bagi koperasi. Apalagi komitmen pemerintah Jokowi dalam Nawacitranya sudah jelas untuk koperasi. “Tinggal implementasinya saja,” tutupnya. (Aji)
Baca Juga: Jalan Panjang LPS Koperasi
