PeluangNews, Bogor – Presiden Direktur Koperasi BMI Group, Kamaruddin Batubara, menyatakan dukungan penuhnya terhadap program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang tengah digagas pemerintah. Di tengah kontroversi publik terkait implementasi kebijakan ini, Kamaruddin—yang akrab disapa Kambara—menilai inisiatif ini sebagai langkah strategis menuju kebangkitan kembali koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
“Selama ini saya merindukan koperasi disuarakan langsung oleh Presiden. Dan sekarang itu terjadi. Ini sebuah langkah luar biasa,” ujar Kambara saat ditemui di Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang dikutip Senin (19/5).
Program Koperasi Desa yang dibentuk melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), menurutnya, mencerminkan semangat koperasi sejati karena lahir dari kehendak kolektif masyarakat. Ia menekankan pentingnya independensi pengurus, termasuk larangan keterkaitan hubungan keluarga dengan aparatur desa dan larangan merangkap jabatan struktural pemerintahan desa—kecuali ketua pengawas yang secara ex officio dijabat oleh kepala desa atau lurah setempat.
“Desain organisasinya sudah tepat. Sekarang tantangannya adalah bagaimana mengawal implementasinya agar tetap pada jalur,” katanya.
Kambara juga menyambut baik pernyataan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, yang membuka ruang kolaborasi antara koperasi desa dan koperasi yang telah mapan. Ia menyebut koperasi besar seperti BMI siap menjadi mitra strategis, baik sebagai pembina maupun pendamping operasional bagi koperasi desa yang baru terbentuk.
“Kami sudah membangun komunikasi dengan sejumlah kepala dinas di berbagai daerah. Koperasi BMI siap mendukung penuh, baik sebagai executing agent maupun channeling partner. Namun, saya menyarankan agar koperasi desa tidak terjebak dalam praktik simpan pinjam. Sebaiknya kolaborasi dilakukan dengan koperasi existing, agar koperasi desa dapat fokus pada sektor produksi,” ujarnya.
Menurutnya, dorongan untuk mengembangkan produk-produk anggota yang memiliki nilai tambah dan potensi pasar di luar desa harus menjadi prioritas utama. Kambara menilai ini sebagai peluang besar untuk memperkuat struktur ekonomi lokal dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan.
“Koperasi adalah alat pemerataan ekonomi. Instruksi langsung dari Presiden tentu menjadi dorongan kuat. Ini bukan program biasa,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya sinergi dengan pelaku usaha lokal, termasuk dalam pengadaan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan saat ini.
“Inilah semangat gotong royong. Prinsip bisnis berbasis kebersamaan seperti ini sejalan dengan nilai-nilai koperasi dan jauh dari praktik kapitalisme individualistik,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Kambara menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan membuka diri terhadap perubahan zaman, beradaptasi, dan terus berinovasi.
“Kita berada di era disrupsi. Semua harus berubah, dan koperasi tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama. Koperasi BMI siap menjadi katalisator untuk mendukung kebangkitan koperasi desa di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (RO)
