PeluangNews, Jakarta-Presiden Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Kopdes/kel Merah Putih) hari ini di Klaten, Jawa Tengah, Senin, (21/7/20205). Program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional melalui penguatan koperasi dari tingkat desa dan kelurahan.
“Koperasi itu seperti lidi. Kalau satu, dia lemah. Tapi kalau disatukan, dia jadi kuat. Itulah kekuatan koperasi—mengubah kelemahan menjadi kekuatan,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Ia menegaskan bahwa koperasi adalah sarana rakyat untuk keluar dari ketergantungan sistem ekonomi lama. “Kita ingin rakyat punya akses langsung ke kebutuhan pokok, harga yang terjangkau, dan distribusi yang adil. Ini bukan soal teori, tapi langkah nyata untuk mewujudkan kemerdekaan ekonomi,” tegasnya.
Presiden menyampaikan bahwa saat ini telah terbentuk 80.000 kelembagaan koperasi desa, dan 108 model koperasi telah berjalan aktif. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk dukungan dari BUMN seperti Bulog, Pertamina, Pos Indonesia, dan Pupuk Indonesia.
Presiden Prabowo menegaskan kembali bahwa negara harus hadir melindungi ekonomi rakyat. Ia juga menginstruksikan penindakan terhadap kecurangan distribusi pangan seperti praktik pengoplosan beras. “Kerugian negara akibat ini bisa mencapai Rp100 triliun per tahun. Ini pengkhianatan. Saya sudah perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk tindak tegas,” ucapnya.
Ia menutup pidato dengan penegasan: “Kemerdekaan bukan hanya soal bendera dan lagu kebangsaan. Selama rakyat masih lapar, kita belum merdeka. Dengan Kopdeskel Merah Putih, kita mulai membangun ekonomi dari bawah—untuk rakyat, oleh rakyat.”
Laporan dari Kepala Daerah
Program Kopedes/Kel Merah Putih mendapat sambutan positif dari kepala daerah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa dari 8.494 desa di wilayahnya, seluruh koperasi desa sudah berbadan hukum. “Prosesnya paling cepat. Sudah ada 23 Kopdeskel yang beroperasi. Kami juga mendapat support luar biasa dari Bulog dan Pertamina. Ini koperasi dari desa untuk desa,” paparnya.
Dari Papua, tercatat 643 koperasi desa telah berbadan hukum dari total 999 desa. Sekitar 100 di antaranya sudah berjalan. “Kendala kami adalah geografis. Tapi semangat masyarakat tinggi. Bahkan, banyak ketua koperasi memberikan surat kuasa ke wakil mereka untuk ke notaris,” ujar salah satu perwakilan koperasi. Ia juga menyebut, koperasi di kota Jayapura sudah berkembang aktif.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa koperasi di desanya menjamin kepastian harga LPG, pupuk, minyak goreng, hingga layanan kesehatan. “Desa Hambalang misalnya, bukan penghasil beras, tapi singkong. Kini kita dorong pengembangan komoditas pertanian lokal seperti kayu dan singkong. Semua unit usaha koperasi bisa jalan: apotik, klinik, BRI, dan lainnya,” ungkapnya.
Sedangkan, di Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menyampaikan bahwa 1.185 koperasi desa telah terbentuk—100 persen dari total desa di wilayah tersebut. “Tadi pagi juga ada laporan dari Desa Wailolo dan Bulo tentang koperasi beras. Ini menunjukkan kesadaran desa akan pentingnya kedaulatan pangan makin kuat,” jelasnya.