Peluang News, Jakarta – KRLMania, komunitas pengguna Kereta Rel Listrik (KRL), menolak rencana penerapan subsidi tarif KRL berbasis NIK (nomor induk kependudukan) yang diusulkan pemerintah.
Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat dan berpotensi men-disinsentif kampanye penggunaan transportasi publik
Menurut Nurcahyo, perwakilan komunitas KRLMania, penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak akan menghasilkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran.
“Kami ingin menegaskan, konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya karena konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep bantuan sosial yg didasarkan pada kemampuan ekonomi,” kata dia, dalam keteranganya di Jakarta, Jumat (30/8/2024).
Subsidi pemerintah pada transportasi publik, lanjut dia, seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Sehingga subsidi selayaknya diberikan semata untuk pengadaan sarana transportasi publik tersebut.
“Transportasi publik seperti KRL dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi. Pengguna KRL terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia, semuanya membutuhkan akses yang terjangkau dan adil terhadap transportasi public,” ujar Nurcahyo.
Dia menambahkan, kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan.
“Oleh karena itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari layanan publik. Kebijakan yang lebih baik adalah kebijakan yang memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan layanan KRL untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” kata Nurcahyo, menegaskan lagi.
KRLMania imenekankan bahwa wacana penerapan subsidi berbasis NIK jangan sampai digunakan sebagai alasan untuk menutupi rencana kenaikan tarif KRL yang telah menjadi perhatian serius. Pengguna KRL telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung keberlangsungan layanan ini selama bertahun-tahun.
“Kami menolak setiap upaya untuk menaikkan tarif KRL sebelum ada perbaikan yang signifikan dalam hal layanan operasional dan infrastruktur,” tutur dia.
Di tempat terpisah, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan wacana pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek memiliki tujuan yang baik, tapi tidak bisa diimplementasikan dalam waktu dekat.
Menurut Djoko, kondisi armada saat ini belum memungkinkan untuk diterapkan pembedaan pembayaran tiket antara pengguna yang mampu dan tidak mampu.
“Karena kondisi sekarang ini armadanya kan belum maksimal lah, makanya pesen kan. Nanti saja setelah itu maksimal, baru diterapkan dan itu saya pikir proaktif saja, mengajukan biar mereka punya tanggung jawab moral,” ujar Djoko.
Dia menyampaikan kajian mengenai subsidi KRL telah dilakukan sejak 2018. Subsidi tiket KRL, katanya, juga sebaiknya tidak diberikan setiap hari, melainkan pada hari-hari kerja saja, sedangkan pada hari libur seperti Sabtu dan Minggu dikenakan tarif biasa.[]
