Pertengahan bulan lalu, Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah (DPP KUKMI) dipimpin ketua umumnya, Yudianto Tri bertandang ke Rumah Perubahan guna bersilaturahmi dengan tuan rumahnya, Rhenald Kasali. Pertemuan sore yang diselingi hujan rintik itu terasa hangat oleh sambutan ramah dan dialog dengan guru besar ekonomi Universitas Indonesia itu. Yudianto membuka pembicaraan dengan kondisi dunia usaha kecil dan menengah yang masih serba lemah baik sumber daya manusia, teknologi dan akses modal. Rhenald menyambut baik ketika Yudianto memintanya bersedia menjadi anggota Dewan Pakar DPP KUKMI. Berikut petikan dari persoalan krusial yang disampaikan oleh keduanya.
Rhenald Kasali : UMKM dihantui berbagai pungutan
Komitmen pemerintah untuk mendukung kemajuan sektor mikro dan UKM yang didengungkan selama ini masih belum selaras dengan implementasinya di lapangan. Salah satu kendala parah yang saya amati adalah masalah perizinan dan pungutan yang selama ini masih menjadi momok bagi pelaku UMKM. Karenanya, jika ingin serius memajukan sektor ini, aparat pemerintah hendaknya tidak mengganggu usaha mikro, kecil yang umumnya apra pedagang kecil dengan berbagai pungutan. Ironisnya, pungutan itu sudah harus dihadapi para pelaku UMKM sejak saat usahanya baru dimulai, sementara penghasilan belum mereka dapatkan. Belum lagi dengan berbagai aturan perizinan yang berbelit. Masalah perizinan ini tentu harus disederhanakan untuk dapat mendorong kemajuan sektor usaha mikro dan UKM.
Bagaimanapun dengan kondisinya yang relatif serba lemah sektor ini sangat membutuhkan dukungan Pemerintah untuk dapat terus tumbuh. Terutama bagi pelaku usaha mikro yang umumnya para pedagang kecil di kaki lima. Hasil usaha mereka umumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kalau kita tahu bahwa mereka makan dari situ, berarti mereka tidak boleh sakit, tidak boleh rugi. Karena itu, pemerintah jangan ganggu mereka.
Dukungan Edukasi
Untuk memajukan UMKM yang terpenting adalah pembinaan agar usaha yang merekajalankan memiliki standar kebersihan, dan kesehatan. Pedagang UKM perlu diberikan pemahaman agar tidak membuang limbah sembarangan. Di sinilah dukungan dari pemerintah diperlukan untuk melakukan edukasi.
Kesadaran tersebut harus dibangun karena semua pengusaha sesungguhnya menginginkan usahanya maju.
Agar tidak terdisrupsi dalam menghadapi era digitalisasi, pelaku UMKM perlu dibekali agar tidak tertinggal. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah dukungan, termasuk misalnya fasilitas internet murah.
Jika berbagai kemudahan dan bimbingan sudah diberikan, maka dengan sendirinya akan terjadi seleksi alam. Karena itu, setiap pelaku usaha dituntutuntuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas layanannya.
Pada intinya, pemerintah harus bisa memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan UKM agar dapat terus beroperasi. Orang kan perlu uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi yang terpenting jangan diganggu.
Jadi, apapun janji dan komitmen yang digembar-gemborkan pemerintah untuk memajukan UMKM, kalau masih diganggu oleh berbagai pungutan dan penertiban, komitmen itu sesungguhnya masih jauh panggang dari api. (Irm/TR)
