Komisi VII DPR RI Dukung Tambahan Anggaran Rp425 Miliar untuk Kementerian UMKM 2026
PeluangNews, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat dukungan penuh dari Komisi VII DPR RI dalam upaya menaikkelaskan jutaan UMKM melalui penguatan anggaran untuk program prioritas pemerintah.
Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis , 11 September 2025.
Pada kesempatan itu, Wamen Helvi mengungkapkan bahwa Kementerian UMKM mendapat alokasi anggaran Rp296,59 miliar sesuai Pagu Anggaran 2026. Dana ini digunakan untuk pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan. Namun, melihat kontribusi besar UMKM terhadap perekonomian nasional, Komisi VII DPR RI menilai anggaran tersebut masih terlalu kecil.
Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Ilham Permana, menekankan bahwa setiap rupiah anggaran Kementerian UMKM harus berdampak langsung pada jutaan pelaku usaha. Hal senada disampaikan Bambang Haryo dari Fraksi Gerindra, yang menyoroti pentingnya dukungan tambahan anggaran karena UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja.
Dalam rapat itu, Komisi VII akhirnya sepakat menyetujui usulan tambahan Pagu Anggaran Kementerian UMKM Tahun 2026 sebesar Rp425,51 miliar untuk diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, menegaskan persetujuan tambahan anggaran ini bertujuan agar program-program substansial yang berdampak pada kesejahteraan rakyat dapat berjalan optimal.
Menanggapi dukungan tersebut, Wamen Helvi menyatakan Kementerian UMKM siap mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong UMKM naik kelas. Tambahan anggaran akan difokuskan pada layanan SAPA UMKM, Kartu Usaha, sertifikasi dan legalisasi usaha, akses pembiayaan, serta pengembangan rantai pasok dan pemasaran.
Ia menegaskan, besarnya anggaran bukan satu-satunya faktor penentu. Kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi tetap menjadi kunci agar program-program Kementerian UMKM dapat memberi dampak nyata. (RO/Aji)
